riauterkini-PEKANBARU-Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Riau tengah mematangkan data dan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau sebelum melakukan konsultasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Langkah ini dinilai krusial agar seluruh substansi dan peta ruang yang diajukan nanti benar-benar akurat dan responsif terhadap kondisi lapangan.



Dalam rapat yang digelar di ruang Bapemperda, Ketua Bapemperda Sunaryo menegaskan perlunya keseragaman data sebelum diajukan ke tingkat pusat. Menurutnya, jika data tidak diselaraskan, bisa muncul perbedaan persepsi antara data provinsi dengan data kabupaten/kota.



Anggota Bapemperda Edi Basri juga memperingatkan agar verifikasi teknis tidak hanya mengandalkan dokumen, tetapi juga memperhatikan kondisi lapangan untuk mencegah tumpang tindih regulasi.



Dinas PUPR-PKPP Riau turut dilibatkan dalam proses ini. Arif Budiman, perwakilan dari instansi tersebut, memaparkan rekapitulasi usulan pelepasan kawasan hutan yang disusun oleh tim teknis. Namun, anggota Bapemperda seperti Ginda Burnama mencatat bahwa ada perbedaan mencolok antara data usulan kabupaten/kota seperti Pekanbaru dengan data provinsi, yang menurutnya harus dikaji ulang.

Sebelumnya, Bapemperda telah mengadakan rapat finalisasi Ranperda RTRW Riau 2025–2043 bersama berbagai pemangku kepentingan, termasuk BPN dan BPKHTL, untuk mengurai isu tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan.

Rapat ini menegaskan bahwa beberapa data yang dikoordinasikan sebelumnya masih dalam proses sinkronisasi, terutama untuk lahan yang belum jelas status hukumnya.



Upaya matangnya penyusunan data ini mendapat dukungan luas, karena revisi Perda RTRW dirancang untuk menyelesaikan konflik lahan dan memperjelas batas kawasan hutan serta pemukiman masyarakat.





Dengan persiapan yang cermat, Bapemperda DPRD Riau berharap agar konsultasi ke KLHK nanti bisa berjalan lancar dan menghasilkan RTRW yang lebih realistis, legal, dan berkelanjutan.***(galeri)