Riauterkini - JAKARTA - Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Ade Agus Hartanto, berharap masyarakat desa dapat dilibatkan dalam pengelolaan kebun kelapa sawit yang dikelola PT Agrinas Palma Nusantara. Harapan tersebut disampaikan saat kunjungan kerja ke Menara Agrinas, Rabu (21/5/26).

Dalam kunjungan itu, Bupati Ade didampingi Sekretaris Daerah Inhu Zulfahmi Adrian, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Indrawansyah, Kepala BappedaBrida Bobby Mauliantino, Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Perikanan Endang Muliawan, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura, serta Kepala Pelaksana BPBD PKP Mulyadi.

Rombongan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu diterima langsung oleh Kepala Divisi Hubungan Kementerian dan Lembaga PT Agrinas Palma Nusantara, Brigjen TNI (Purn) Dr. Tetty Melina Lubis SH MH, bersama Regional Head Mobile Marsda TNI (Purn) Abimanyu Heru Antono SE MM, Kasubdiv Hubungan Kementerian Farah Valensiyah Inggrid BA (Horse) MA C.Med, Kasubdiv Hubungan Lembaga Andhika S. Pratama S.IP MBA, serta jajaran staf lainnya.

Dalam pertemuan tersebut, Bupati Ade menyampaikan dinamika yang berkembang di tengah masyarakat terkait kerja sama operasional (KSO) pengelolaan kebun sawit oleh Agrinas Palma Nusantara. Menurutnya, masyarakat Indragiri Hulu memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pengelolaan perkebunan kelapa sawit sehingga layak diberdayakan.

“Terima kasih Bu Tetty, Pak Abimanyu beserta seluruh jajaran yang telah menerima kami dengan baik sehingga silaturahmi ini dapat berjalan lancar. Harapan kami ke depan masyarakat Indragiri Hulu dapat diberdayakan untuk bekerja sama mengelola kebun agar masyarakat merasakan langsung manfaat dari keberadaan kebun di daerah mereka,” ujar Ade.

Menanggapi hal tersebut, Brigjen TNI (Purn) Tetty Melina Lubis menjelaskan bahwa saat ini skema KSO masih dalam status moratorium sementara. Namun demikian, peluang pelibatan masyarakat tetap terbuka melalui mekanisme tertentu.

“Untuk saat ini KSO masih moratorium sementara. Skema yang diterapkan dilakukan melalui vendor dengan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Ke depan kita harus mengupayakan agar masyarakat bisa terlibat melalui Bumdes, koperasi maupun BUMD. Kami juga akan melakukan sosialisasi agar masyarakat lebih memahami kriteria yang dipersyaratkan,” jelas Tetty.

Pertemuan kemudian dilanjutkan dengan diskusi antara kedua belah pihak terkait peluang kerja sama dan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sektor perkebunan sawit di Indragiri Hulu. ***(guh)