Riauterkini-BENGKALIS- Dugaan persoalan laporan pertanggungjawaban sejumlah proyek fisik menggunakan Dana Desa (DD) Tahun Anggaran 2022–2023 di Desa Darul Aman, Kecamatan Rupat mencuat.

Ketua LPMD sekaligus tokoh masyarakat Desa Darul Aman, Sumardiyono, mendatangi Inspektorat untuk meminta saran agar persoalan tersebut menjadi lebih jelas.

Sumardiyono mengatakan, langkah tersebut dilakukan agar seluruh informasi terkait penggunaan dana desa dapat diluruskan sesuai fakta.

Menurutnya, jika memang terdapat kegiatan yang berpotensi merugikan desa, maka harus dipastikan terlebih dahulu melalui mekanisme yang benar agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

"Saya akan klarifikasi kembali melalui kepala desa yang baru agar tidak salah pelaporan. Sebelumnya memang sudah pernah dilaporkan, namun belum ada penjelasan mengenai di mana letak kekurangannya. Saya ingin meluruskan semua dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Ia mengklaim sempat menyampaikan laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahun 2022–2023 hingga kini masih menjadi tanda tanya di tengah masyarakat. Bahkan, kata dia, persoalan tersebut pernah dilaporkan ke Inspektorat pada 5 Oktober 2023.

"Karena itu kami ingin melakukan klarifikasi kembali dari awal agar semuanya menjadi jelas. Kami juga berharap pihak kecamatan dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) ikut memberikan penjelasan sehingga masyarakat tidak salah dalam menyampaikan laporan," katanya.

Menurut Sumardiyono, nilai dugaan persoalan yang menjadi perhatian masyarakat diperkirakan mencapai sekitar Rp300 juta. Namun, ia menegaskan angka tersebut perlu dibuktikan melalui proses klarifikasi dan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Inspektur Pembantu I Inspektorat Kabupaten Bengkalis, Hamdan, membenarkan adanya pertemuan dengan salah seorang tokoh masyarakat Desa Darul Aman yang menyampaikan sejumlah informasi terkait pengelolaan dana desa.

Hamdan menjelaskan, Inspektorat menyarankan agar seluruh laporan maupun informasi yang disampaikan masyarakat mengikuti mekanisme yang berlaku. Ia juga meminta agar persoalan tersebut terlebih dahulu diklarifikasi kepada pihak pemerintah kecamatan maupun Dinas PMD.

"Ya benar, salah seorang tokoh masyarakat Desa Darul Aman melakukan pertemuan tadi dan menyampaikan beberapa hal terkait dana desa. Kami menyarankan agar pelaporan dilakukan sesuai mekanismenya serta diklarifikasi kembali kepada pihak kecamatan ataupun PMD," ujar Hamdan.***(dik)