Riauterkini - PEKANBARU - Anjloknya harga kelapa di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) hingga menyentuh Rp1.800 per kilogram mendapat sorotan dari tokoh muda Riau asal Inhil, Munawir Mattareng.

Menurut Munawir, kondisi tersebut tidak boleh hanya dilihat sebagai persoalan mekanisme pasar. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dinilai perlu hadir untuk memastikan petani kelapa tidak menjadi pihak yang paling dirugikan ketika harga komoditas mengalami penurunan drastis.

“Terjun bebasnya harga kelapa di Inhil hingga menyentuh Rp1.800 per kilogram tentu memicu keresahan dan aksi protes masyarakat. Persoalan ini harus dilihat secara lebih kritis, bukan semata-mata karena harga pasar global,” kata Munawir, Selasa (11/8/26).

Ia menyebut, perusahaan selama ini kerap menjelaskan penurunan harga kelapa sebagai dampak lesunya pasar dunia, turunnya harga produk turunan kelapa, serta melemahnya aktivitas ekspor.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga dinilai cenderung menggunakan alasan mekanisme pasar sebagai dasar bahwa pemerintah tidak dapat mengintervensi harga komoditas.

“Memang ada faktor pasar global. Tetapi pemerintah tidak boleh berhenti pada alasan itu. Pemerintah masih memiliki ruang untuk memastikan tata niaga kelapa berjalan sehat dan petani mendapatkan posisi yang adil,” ujar Munawir.

Munawir mendorong pemerintah melakukan pengawasan terhadap rantai pasok komoditas kelapa. Langkah tersebut penting untuk memastikan tidak terjadi praktik perdagangan yang merugikan petani, termasuk dugaan monopoli maupun panjangnya rantai tengkulak.

Menurut dia, keterlibatan pemerintah bukan berarti harus menetapkan harga secara sepihak, tetapi memastikan mekanisme pasar berjalan secara sehat, transparan, dan tidak menempatkan petani pada posisi yang lemah.

Dalam kondisi tersebut, Munawir juga menilai mahasiswa memiliki peran strategis sebagai agent of change atau agen perubahan.

“Mahasiswa jangan hanya menjadi penonton ketika masyarakat menghadapi persoalan. Dengan ilmu pengetahuan dan pikiran kritis yang dimiliki, mahasiswa harus mampu mengawal persoalan rakyat, menyampaikan kritik dan menawarkan solusi,” tegasnya.

Ia mengatakan, gerakan mahasiswa tidak harus selalu berujung pada aksi demonstrasi. Kajian, advokasi, diskusi publik hingga pengawasan terhadap kebijakan pemerintah juga merupakan bagian penting dari peran mahasiswa dalam mendorong perubahan.

Munawir menilai persoalan harga kelapa di Inhil dapat menjadi momentum bagi mahasiswa untuk mengkaji lebih dalam persoalan tata niaga komoditas, mulai dari tingkat petani, pengepul, perusahaan hingga pasar ekspor.

“Mahasiswa harus hadir bersama masyarakat. Ketika petani menjerit karena harga kelapa jatuh, mahasiswa harus ikut mencari tahu apa persoalan sebenarnya dan bagaimana solusinya,” ujarnya.

Ia pun meminta negara tidak bersikap pasif menghadapi kondisi yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat merasa berjuang sendirian. Negara harus hadir di tengah jeritan masyarakat. Konstitusi dan peraturan perundang-undangan menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai bagian penting dari tanggung jawab negara,” pungkas Munawir. ***(mok)