Riauterkini-PEKANBARU-Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB) Provinsi Riau, Kepri dan Sumatera Utara (Sumut) genap berusia 25 tahun dengan merayakan momen Hari Lahir (Harlah) tersebut di Hotel Aryaduta Pekanbaru, Sabtu (22/08/26).

Harlah ke 25 itupun dihadiri ribuan tamu undangan dari hampir semua kalangan, mulai dari Forkopimda, ketua-ketua paguyuban di Riau, aliansi BEM se Riau dari beberapa perguruan tinggi serta tokoh-tokoh masyarakat. Selain itu hadir pula para anggota dan pengurus organisasi dari tingkat DPC, DPD dan DPP.

"Pada momen (Harlah ke 25) ini, tak lain dan tak bukan kita membuat draft langkah ke depan tentang bagaimana Riau yang harus memiliki tuan untuk membela di negerinya sendiri. Apalagi sejauh ini, Riau itu seperti anak tiri. Padahal Riau itu daerah penghasil, tapi kita tidak merasakan kalau Riau sebagai daerah penghasil. Bersama seluruh elemen kita akan bentuk forum, kita ambil langkah-langkah untuk menyuarakan apa saja hak-hak Riau yang rasanya belum diterima," ujar Panglima Pucuk LLMB Riau, Kepri dan Sumatera Utara, Datuk Besar Ismail Amir SH MH disela Harlah tersebut.

Berkaca dari kondisi itulah, Ismail ingin agar pemerintah pusat lebih memperhatikan lagi kondisi di daerah-daerah. Menurutnya, jangan sampai masyarakat membangun kekuatan karena telah menjerit oleh keadaan.

"Setidaknya kita sudah memberikan lampu sein (tanda). Kalau tidak ada juga sikap pemerintah pusat kepada daerah, kita akan mengambil sikap," tegasnya didampingi Panglima Harian DPP LLMB, Datuk Erfan Panca Putra dan Sekretaris Jenderal DPP LLMB, Datuk Jufrizal.

Dalam kesempatannya, Ismail Amir juga menyoroti permasalahan dugaan pencemaran lingkungan, Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Kuansing. Dia menilai permasalahan itu sebenarnya sudah sangat berlarut-larut, namun sampai bertahun-tahun tidak ada solusi yang ditemukan. Dia menjelaskan, meski disatu sisi aktivitas PETI dilarang dan dapat merusak lingkungan, namun disisi lain, bagi sebagian warga sekitar, aktivitas PETI itulah yang menjadi mata pencaharian mereka dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

"Harapan kita, pemerintah harus bijak. Harus ada langkah-langkah yang diambil untuk mencari solusi atau jalan keluarnya. Jangan cuma ditangkapi saja pelakunya. Menyikapi PETI tersebut, sikap kita dari laskar adalah bagaimana agar mata pencaharian kecil itu bisa dibantu izinnya dengan tidak merusak lingkungan," tutupnya.***(gas)