Riauterkini-JAKARTA- Seiring dengan peringatan Hari Pangan Sedunia 2026, Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) Indonesia menyerukan aksi kolektif untuk meningkatkan inovasi dalam menjamin ketersediaan pangan bergizi bagi seluruh rakyat Indonesia, tanpa meninggalkan siapapun.

Hari Pangan Sedunia diperingati setiap tanggal 16 Oktober, dengan tema global tahun ini yakni Berinovasi Hari Ini untuk Memupuk Hari Esok (Innovate Today, Nourish Tomorrow).

Indonesia telah mencatat penurunan prevalensi kelaparan, dari 18,4 persen pada periode 2004–2006 menjadi 6,3 persen pada periode 2023–2025, sebagaimana dilaporkan dalam laporan The State of Food Security and Nutrition in the World (SOFI) 2026.

FAO Indonesia mengapresiasi investasi berkelanjutan Pemerintah Indonesia dalam meningkatkan produktivitas pertanian, irigasi, logistik, distribusi pangan, dan gizi, yang telah berkontribusi terhadap penurunan angka kelaparan tersebut.

Meski pencapaian ini menjanjikan, Indonesia masih terus berupaya untuk menekan prevalensi anemia, stunting pada anak, obesitas, diabetes, serta berbagai bentuk malnutrisi dan penyakit tidak menular lainnya.

“Pola makan yang mencegah rasa lapar belum tentu mencegah malnutrisi. Diperlukan pangan sehat untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam menjalani kehidupan yang aktif dan sehat. Hal ini berarti mengonsumsi buah-buahan, sayuran, dan pangan hewani dalam jumlah yang cukup,” ujar Rajendra Aryal, Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor-Leste.

Pola makan sehat adalah pola makan yang cukup, seimbang, beragam, bergizi, dan aman. Bentuknya dapat bervariasi; bergantung pada konteks individu dan budaya, serta ketersediaan pangan lokal dan kebiasaan makan setempat. Sayangnya, perubahan lingkungan, tekanan ekonomi, dan perubahan iklim kian menghambat akses terhadap pangan sehat.

Laporan SOFI 2026 mengungkapkan bahwa biaya untuk menerapkan pola makan sehat terus meningkat setiap tahun, baik secara global maupun di Indonesia. Pada tahun 2025, biaya untuk pola makan sehat di Indonesia mencapai sekitar US$5 per orang per hari, yang diukur berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) saat ini.

Kondisi ini menyebabkan pangan sehat masih belum terjangkau oleh sebagian besar penduduk Indonesia. “Indonesia telah memiliki sistem irigasi, infrastruktur logistik, dan inovasi yang baik, yang telah mendukung kemajuan negara ini dalam mengatasi kelaparan. Agar pangan sehat dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia, keberhasilan ini perlu diperluas hingga mencakup buah-buahan, sayuran, dan berbagai jenis pangan kaya kandungan gizi lainnya. Investasi ini harus menjangkau wilayah-wilayah yang kurang terlayani, produsen skala kecil, serta konsumen dengan tingkat pendapatan rendah,” kata Rajendra.

Kemajuan ilmiah dan teknologi yang dapat membantu masyarakat dalam memproduksi, mengolah, dan mengakses pangan bergizi dengan lebih baik—sekaligus meningkatkan taraf hidup, membangun ketahanan, dan menjaga lingkungan—perlu diperluas cakupannya melalui dukungan lintas sektor dari pemerintah, sektor swasta, mitra pembangunan, dan masyarakat, tambah Rajendra.

Berbagai inovasi ini mencakup berbagai hal, mulai dari layanan konsultasi digital dan sistem peringatan dini hingga sensor nutrisi, irigasi presisi, serta mekanisme pembiayaan inklusif bagi petani skala kecil. Selain itu, terdapat pula inovasi dalam pengolahan pangan yang bertujuan untuk mengurangi susut dan sisa pangan, sekaligus membangun ekonomi sirkular.

Inovasi juga dapat mencakup pengetahuan dan tradisi yang diwariskan oleh masyarakat lokal maupun Masyarakat Adat, terutama jika dipadukan dengan sains dan teknologi modern untuk membantu produsen pangan beradaptasi terhadap perubahan iklim dan tantangan lingkungan.

“Tugas kita bersama adalah memastikan bahwa inovasi yang telah terbukti efektif dapat tersedia, terjangkau, dan dapat diterapkan oleh jutaan petani skala kecil di Indonesia, termasuk perempuan, yang selama ini memiliki akses terbatas terhadap pendanaan, teknologi, infrastruktur, informasi, dan pasar, padahal peran mereka sangatlah krusial,” ujar Rajendra.

Sebagai bagian dari upaya untuk memperkecil kesenjangan gender, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menetapkan tahun 2026 sebagai Tahun Internasional Petani Perempuan (International Year of the Woman Farmer). Penetapan ini bertujuan mendorong kebijakan dan investasi yang lebih kuat untuk mendukung peran petani perempuan serta mengatasi berbagai tantangan yang mereka hadapi.

Laporan FAO berjudul The Status of Women in Agrifood Systems mengungkapkan bahwa upaya menutup kesenjangan gender dalam produktivitas pertanian dan kesenjangan upah di sektor pertanian dapat meningkatkan produk domestik bruto (PDB) global hingga hampir US$1 triliun, serta mengurangi jumlah orang yang mengalami kerawanan pangan sebanyak 45 juta jiwa.

“Memupuk masa depan Indonesia, yakni dengan memperkecil kesenjangan antara mereka yang mampu dan tidak mampu mengonsumsi pangan sehat, dimulai dengan mendukung ekosistem serta mereka yang memungkinkan pangan sehat bisa sampai di piring seluruh masyarakat Indonesia,” pungkas Rajendra.***(rls)

Gambar ilustrasi: Pasar tradisional ikan di Barito Selatan, Kalimantan Tengah. ©FAO