Riauterkini-BANDUNG– United Nations Development Programme (UNDP) memfasilitasi kunjungan delegasi Subkomite Hak Asasi Manusia Parlemen Eropa ke Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum, Jawa Barat. Kunjungan ini bertujuan untuk menunjukkan bagaimana praktik bisnis yang bertanggung jawab dapat membantu menghormati hak asasi manusia (HAM), melindungi pekerja dan masyarakat, memperkuat mata pencaharian, serta memastikan bahwa manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan oleh pekerja, masyarakat, dan generasi mendatang, terutama generasi muda yang akan menghadapi dampak jangka panjang dari kebijakan ekonomi dan lingkungan saat ini.

Bersama perwakilan Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia dan Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, para anggota Parlemen Eropa berdialog dengan masyarakat setempat, generasi muda, pelaku usaha, dan petani untuk mendengar langsung bagaimana keputusan terkait ekonomi dan lingkungan memengaruhi kehidupan serta hak-hak mereka.

Diselenggarakan melalui proyek Agents of Change: Youth and Media for Responsible Business Practices yang didanai Uni Eropa, kunjungan ini menyoroti dampak kerusakan lingkungan terhadap kehidupan masyarakat, pentingnya pembangunan ekonomi yang inklusif seiring dengan perlindungan lingkungan yang sehat, serta peran generasi muda dalam mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab dan penghormatan terhadap HAM. Membentang sekitar 270 kilometer melintasi Jawa Barat, Sungai Citarum menjadi sumber kehidupan bagi lebih dari 27 juta orang. Sungai ini berperan penting dalam menjamin ketersediaan air, menjaga kesehatan masyarakat, menopang mata pencaharian, dan menggerakkan kegiatan ekonomi.

Citarum juga memasok hampir 80 persen kebutuhan air minum Jakarta. Meski Program Citarum Harum yang dijalankan Pemerintah Indonesia telah mencatat kemajuan signifikan, pencemaran akibat sampah masih perlu ditangani karena berdampak pada kesehatan, mata pencaharian, akses masyarakat terhadap air bersih, serta kesempatan mereka untuk terlibat secara bermakna dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka.

“Pembangunan ekonomi Indonesia harus terus membuka peluang sekaligus memastikan bahwa masyarakat dan lingkungan tetap terlindungi. Kondisi Sungai Citarum menunjukkan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Dengan memperkuat praktik bisnis yang bertanggung jawab dan mendengarkan suara mereka yang terdampak oleh keputusan ekonomi dan lingkungan, kita dapat mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif,” ujar Rofi Alhanif, Asisten Deputi Ekonomi Sirkular dan Dampak Lingkungan, Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia.

Di Yayasan Bening Saguling, Kabupaten Bandung Barat, delegasi melihat bagaimana inisiatif berbasis masyarakat membantu keluarga pemulung memperoleh penghasilan dari sampah yang mereka kumpulkan dan pilah untuk didaur ulang. Upaya ini juga mendukung pengelolaan sampah yang lebih baik dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Kunjungan tersebut menunjukkan bahwa memulihkan Sungai Citarum bukan hanya soal mengurangi pencemaran, tetapi juga melindungi kesehatan masyarakat, menjaga sumber penghidupan, membuka peluang ekonomi, dan memastikan warga dapat hidup serta bekerja dengan layak dan bermartabat.

Delegasi juga mengunjungi salah satu perusahaan lokal yang menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab melalui upaya menjaga kesejahteraan dan keselamatan pekerja, mendengarkan aspirasi masyarakat, serta menyediakan saluran pengaduan.

Perusahaan ini turut mendukung masyarakat di sekitarnya dengan menyediakan 10 hektare lahan sawah yang dapat dimanfaatkan petani untuk menunjang mata pencaharian mereka. Dukungan tersebut juga diharapkan dapat membuka akses pendidikan dan peluang kerja di perusahaan bagi masyarakat setempat. Inisiatif ini menunjukkan bahwa keberhasilan usaha perlu berjalan beriringan dengan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya, sehingga keduanya dapat tumbuh dan berkembang bersama.

“Bisnis yang bertanggung jawab berawal dari penghormatan terhadap HAM, dan pada akhirnya menyangkut kehidupan manusia. Kebijakan dan komitmen memang penting, tetapi keberhasilannya ditentukan oleh sejauh mana hal tersebut membawa perubahan nyata bagi pekerja, masyarakat, dunia usaha, dan lingkungan. Dengan mendengarkan langsung beragam perspektif masyarakat di sepanjang Citarum, kunjungan ini membantu menjembatani kebijakan dengan realitas di lapangan sekaligus membuka ruang bagi solusi bersama yang melindungi HAM dan mendukung pembangunan berkelanjutan,” ujar Sujala Pant, Deputi Resident Representative UNDP Indonesia.

Bagi Parlemen Eropa, kunjungan ini memberikan gambaran langsung tentang bagaimana isu bisnis dan HAM dirasakan oleh masyarakat, sekaligus menghubungkannya dengan diskusi yang lebih luas mengenai praktik bisnis yang bertanggung jawab. Melalui proyek Agents of Change, Uni Eropa dan UNDP bekerja sama di Indonesia, Malaysia, Mongolia, dan Thailand untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai dampak kegiatan usaha terhadap HAM dan lingkungan, memperkuat peran media dalam memberitakan isu bisnis dan HAM, serta mendorong keterlibatan generasi muda dan media dalam menyuarakan perubahan kebijakan.

“HAM harus hadir dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Mendengarkan langsung pengalaman masyarakat, pekerja, dan generasi muda memberikan pemahaman berharga tentang bagaimana bisnis yang bertanggung jawab dapat mendukung pembangunan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan menghormati HAM. Generasi muda dan media independen membawa beragam perspektif ke dalam diskusi publik dan berperan penting dalam mendorong akuntabilitas,” ujar Mounir Satouri, Ketua Subkomite Hak Asasi Manusia Parlemen Eropa.

Semangat ini turut disuarakan oleh Ihza Maulana, salah satu anak muda peserta Agent of Change yang turut ambil bagian dalam dialog bersama parlemen Eropa ini. “Anak muda bisa mulai dengan berani bertanya dan bersuara ketika melihat praktik bisnis yang berdampak pada masyarakat atau lingkungan. Dengan menggunakan media sosial untuk berbagi informasi dan membuka dialog, kita juga dapat mendorong dunia usaha untuk lebih mendengarkan masyarakat dan menjalankan praktik bisnis yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda, kunjungan ini juga menegaskan pentingnya peran generasi muda dalam mendorong perubahan. Anak muda bukan sekadar penerima dampak dari keputusan yang dibuat hari ini, tetapi juga memiliki peran dalam menentukan masa depan komunitas mereka. Dengan melibatkan generasi muda dalam dialog bersama pembuat kebijakan dan pelaku usaha, kunjungan ini menekankan pentingnya memberi mereka ruang untuk menyuarakan aspirasi dan mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab serta menghormati HAM.***(rls)

Teks foto: Delegasi parlemen Eropa, Kemenkopangan dan UNDP dalam kunjungan ke DAS Citarum ( credit: UNDP)