Riauterkini - PEKANBARU - Transparansi pengelolaan dana Participating Interest (PI) senilai Rp3,5 triliun dan pengadaan drilling rig senilai Rp112 miliar di PT Riau Petroleum dipertanyakan. Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa dan Kepemudaan Peduli Provinsi Riau (DPP GMPR). Organisasi tersebut meminta pengelolaan dua pos anggaran strategis itu perlu dibuka secara terang kepada publik.

Demikian dikatakan DPP GMPR, Muhsin, Senin (9/11/26). Menurutnya, pentingnya tranfaransi pengelolaan anggaran perusahaan berplat merah itu, agar tidak terjadi penyelewengan yang tak sesuai ketentuan.

"Kita ingin tranfaransi, itu saja. Kalau memang sesuai ketentuan kita dukung," kata Muhsin.

Sebelumnya, DPP GMPR juga telah menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor PT Riau Petroleum, Pekanbaru, Jumat (6/11/2026) lalu. Dari aksi demo itu, GMPR meminta manajemen perusahaan memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme pengelolaan dana PI dan proses pengadaan drilling rig.

GMPR menilai, sebagai badan usaha milik daerah, PT Riau Petroleum memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap pengelolaan kekayaan daerah berjalan transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dari aksi itu, ada tiga tuntutan utama. Pertama, meminta keterbukaan mekanisme pengelolaan dana PI dan proses pengadaan drilling rig. Kedua, mendesak perusahaan membuka dokumen serta data keuangan periode 2023–2025 sesuai ketentuan perundang-undangan. Ketiga, meminta Direktur PT Riau Petroleum, Prof Husnul Kausarian, mengundurkan diri dari jabatannya.

"Jika seluruh proses telah dilaksanakan sesuai ketentuan, mengapa perusahaan enggan menunjukkan keterbukaan? Publik berhak mengetahui bagaimana uang dan aset strategis daerah dikelola. Dugaan mark-up harus dijawab dengan data, bukan dengan sikap diam," tegas Muhsin.

Menurutnya, dugaan tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan independen agar pengelolaan aset dan keuangan daerah dapat dipastikan sesuai aturan serta dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. ***(mok)