Riauterkini-SIAK – Pemerintah Kabupaten Siak mulai memperbarui kebijakan pembatasan plastik sekali pakai. Tak hanya menyasar penggunaan kantong plastik, kebijakan baru ini dirancang mencakup berbagai produk plastik sekali pakai, termasuk sedotan.
Langkah tersebut sekaligus menjadi upaya Pemkab Siak mendorong daerah itu menjadi percontohan pengurangan plastik dan pengelolaan sampah di Provinsi Riau.
Komitmen itu disampaikan Wakil Bupati Siak Syamsurizal saat membuka Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) bertema “Pembaharuan Kebijakan Pembatasan Plastik Sekali Pakai di Kabupaten Siak”, di Ruang Rapat Raja Indra Pahlawan, Kantor Bupati Siak, Senin (16/11/2026).
Syamsurizal mengatakan, pembaruan kebijakan tersebut merupakan kelanjutan dari Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik.
Melalui pembaruan regulasi ini, pemerintah daerah ingin memperluas cakupan pengaturan agar tidak hanya berfokus pada kantong plastik, tetapi juga berbagai jenis produk plastik sekali pakai lainnya.
Menurut Syamsurizal, persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah. Diperlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, terutama dalam membangun kebiasaan mengurangi sampah dari lingkungan keluarga.
“Persoalan persampahan ini harus kita mulai dari rumah tangga. Di sinilah peran PKK untuk bergerak bersama, didukung camat, penghulu, dan seluruh unsur yang ada di kampung,” ujarnya.
Ia berharap Tim Penggerak PKK dapat menjadi motor penggerak edukasi masyarakat. Gerakan tersebut perlu didukung pemerintah kecamatan, pemerintah kampung, kelurahan, hingga seluruh perangkat daerah.
Syamsurizal menegaskan, perubahan perilaku harus dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Dimulai dari keluarga, sekolah, kampung, kecamatan hingga kabupaten.
Ia juga mengingatkan agar upaya pengurangan plastik tidak berhenti pada kegiatan sosialisasi. Harus ada contoh nyata yang bisa diterapkan dan diikuti masyarakat.
“Kalau belum bisa dilakukan di seluruh kampung dan sekolah, kita mulai dari beberapa tempat terlebih dahulu. Harus ada contoh yang bisa diikuti oleh yang lain. Kalau tidak dimulai, hanya menjadi pembicaraan dan tidak akan berhasil,” tegasnya.
Selain mengurangi penggunaan plastik, ia mendorong masyarakat agar mulai mengelola sampah sehingga tidak sekadar dibuang atau dibakar. Sampah yang masih memiliki potensi ekonomi perlu diolah menjadi produk bernilai tambah.
Dengan begitu, pengelolaan sampah tidak hanya berdampak terhadap kebersihan lingkungan, tetapi juga dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Siak, Amin Soimin menjelaskan, pembaruan kebijakan ini merupakan bagian dari kolaborasi Pemkab Siak bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Riau yang telah dibangun sejak akhir 2025.
Kolaborasi tersebut mencakup kajian terhadap kebijakan yang sudah berjalan, penyusunan rancangan perubahan Peraturan Bupati Siak Nomor 103 Tahun 2019, hingga pendampingan dalam penerapannya.
Menurut Amin, pembaruan regulasi diperlukan agar kebijakan pengurangan plastik lebih relevan dengan persoalan persampahan yang semakin kompleks. Sebab, plastik membutuhkan waktu sangat lama untuk terurai secara alami sehingga memerlukan penanganan dan pengelolaan yang lebih terarah.
Ia juga mengakui keterbatasan anggaran daerah menjadi salah satu tantangan dalam menjalankan program pengelolaan lingkungan. Karena itu, kolaborasi dengan WALHI Riau dan berbagai pihak diharapkan terus berlanjut, termasuk dalam mendukung program serta pendampingan hingga 2027.
Amin berharap diskusi tersebut menghasilkan masukan dan rekomendasi untuk memperkuat substansi rancangan kebijakan sekaligus memberikan arah pelaksanaan yang jelas di lapangan.
Pada kesempatan itu, Syamsurizal turut mengapresiasi WALHI Riau dan seluruh pihak yang telah mendukung inisiatif pembaruan kebijakan tersebut.
Ia berharap Siak tidak hanya memiliki regulasi baru, tetapi juga mampu menjadi daerah perintis dalam pembatasan plastik sekali pakai di Provinsi Riau.
Ia turut mengajak perusahaan dan seluruh elemen masyarakat mengambil bagian dalam gerakan tersebut. Menurutnya, keberhasilan kebijakan tidak cukup diukur dari adanya aturan, melainkan dari keseriusan semua pihak dalam mengubah kebiasaan sehari-hari.
“Kita berharap setelah diskusi ini ada tindak lanjut. Setiap PD, kecamatan, dan kampung harus mulai bergerak bersama. Jangan sampai kegiatan ini hanya sebatas diskusi, tetapi harus dilaksanakan,” harapnya.
Pemkab Siak berharap pembaruan kebijakan ini menjadi momentum membangun gerakan pengurangan plastik sekali pakai secara menyeluruh. Dimulai dari rumah tangga, diperkuat lingkungan pendidikan, serta didukung konsistensi pemerintah, dunia usaha dan masyarakat.***(Adji)