Riauterkini-RENGAT-Penempatan Polri dibawah presiden sudah tepat dan final, Serikat Pekerja Transportasi Indonesia (SPTI) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) menegaskan dukungan nya bahwa Polri tetap dibawah presiden. Dukungan ini dilakukan melihat Polri sebagai alat negara telah berperan banyak ditengah masyarakat, selain melakukan pengamanan dan pengayoman dibidang Kamtibmas. Polri juga menunjukan kemampuan dalam ketahanan pangan serta peran lainya dalam tanggap bencana.

“Penempatan Polri di bawah Presiden merupakan pilihan yang tepat dan strategis, karena menjadikan institusi kepolisian lebih fleksibel sebagai alat negara dalam menjalankan tugas pokoknya, terutama dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum di tengah masyarakat,” tegas Mardi Ketua SPTI Inhu, Sabtu (31/1/26).

Diungkapkan tokoh pemuda yang akrab disapa Bujang Korek tersebut, fleksibilitas dinilai sangat penting agar Polri dapat bergerak cepat dan responsif tanpa terhambat oleh lapisan birokrasi yang berpotensi memperlambat pengambilan keputusan.

“Posisi Polri dibawah presiden, membuat institusi kepolisian lebih leluasa bergerak dalam memberikan layanan terhadap masyarakat, hal ini dimungkinkan dengan perangkat yang dimiliki yang mencakup hingga akar rumput seperti Bhabinkamtibmas yang dapat merespon lebih cepar apa yang dibutuhkan masyarakat,” ungkapnya.

Pada kesempatan tersebut, Ketua SPTI Inhu Mardi atau yang akrab disapa Bujang Korek juga mengingatkan agar Polri tidak dijadikan sebagai alat kepentingan politik praktis oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya, wacana penempatan Polri di bawah kementerian tertentu justru berpotensi menimbulkan lapisan-lapisan birokrasi baru yang tidak praktis dan dapat mengganggu independensi serta profesionalisme Polri sebagai institusi negara.

“Biarkan Polri seperti saat ini dibawah presiden, tanpa adanya kepentingan politik praktis yang memungkinkan Polri berkomunikasi lebih leluasa dengan organisasi organisasi non politik seperti SPTI untuk bersama sama menjaga Kamtibmas ditengah masyarakat. Kita harus menjaga marwah Polri. Jangan sampai karena kepentingan politik praktis, Polri ditarik ke bawah kementerian yang justru membuat jalur komando dan kebijakan menjadi tidak efektif,” jelasnya. ***** (guh)