Riauterkini-JAKARTA– Di tengah kekhawatiran seputar penurunan angka kelahiran, laporan UNFPA tentang Situasi Kependudukan Dunia 2025 memberikan bukti bahwa krisis fertilitas yang sesungguhnya bukanlah karena orang tidak ingin memiliki anak, melainkan karena mereka tidak mampu menciptakan keluarga yang mereka inginkan. Berdasarkan data baru dari survei UNFPA/YouGov yang mencakup 14 negara—termasuk Indonesia—laporan tersebut menemukan bahwa lebih dari 60% responden di seluruh dunia sebenarnya ingin memiliki dua anak atau lebih. Di Indonesia, persentasenya bahkan lebih tinggi, yaitu lebih dari 70%. Namun, satu dari lima orang di seluruh dunia memperkirakan tidak akan memiliki jumlah anak yang mereka inginkan.

Dana Kependudukan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFPA), jaringan investasi sosial AVPN, dan platform penyaringan komunitas Campaign for Good, menyelenggarakan acara dialog tingkat tinggi bertema “Beyond the Numbers: Investing in Indonesia’s Future Families” hari ini (23/02) di Jakarta. Menghadirkan sekitar 70 perwakilan pemerintah, pemimpin sektor swasta, dan organisasi filantropi, diskusi tersebut membingkai ulang perdebatan global tentang fertilitas, dan mendorong sektor swasta dan filantropi Indonesia untuk berinvestasi dalam kebijakan yang mendukung otonomi reproduksi—hak individu untuk secara bebas dan aman memutuskan apakah, kapan, dan dengan siapa ia ingin memiliki anak.

Dr. Aleksandar Sasha Bodiroza, Direktur Regional UNFPA Asia-Pasifik ad interim, menekankan pentingnya hak asasi manusia dalam isu ini selama diskusi panel. “Otonomi reproduksi adalah hak asasi manusia fundamental dan landasan pembangunan berkelanjutan,” katanya. “Untuk mengatasi krisis fertilitas yang sesungguhnya, kita harus mengatasi kenaikan biaya hidup, ketidakpastian pekerjaan, dan beban pengasuhan yang tidak merata. Ini adalah investasi strategis dalam ketahanan ekonomi jangka panjang dan sumber daya manusia.”

Prof. Budi Setiyono, Sekretaris Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN), menyororti tantangan yang dihadapi Indonesia dalam membangun keluarga, seperti pembangunan sumber daya manusia, mengatasi dispartias dalam tingkat kelahiran, dan meraup bonus demografi. “Keluarga berencana adalah strategi ekonomi yang membangun kualitas sumber daya manusia. Berinvestasi pada keluarga berencana mengurangi biaya layanan kesehatan, meningkatkan pendidikan, partisipasi dan produktivitas perempuan, dan meningkatkan kualitas penduduk usia produktif,” kata Prof. Budi Setiyono, Sekretaris Menteri Kependudukan dan Keluarga Berencana (Kemendukbangga/BKKBN). “Kita perlu bekerja lebih dekat dengan sektor swasta yang secara langsung memengaruhi keputusan dan stabilitas keluarga… Kemitraan publik-swasta meningkatkan jangkauan dan dampak layanan, dan menciptakan ketahanan demografis jangka panjang.”

Peran sektor swasta sebagai mitra pembangunan menjadi benang merah diskusi. “Indonesia telah mengambil langkah penting dengan UU No. 4/2024 tentang kesejahteraan ibu dan anak, yang mengatur cuti ayah,” kata Mercy Francisca, Wakil Ketua Britcham Indonesia dan Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Pemerintah, Prudential Life Assurance. “Prudential memberikan cuti ayah selama 20 hari kerja untuk membangun ketahanan keluarga… Kalau kita serius tentang masa depan keluarga Indonesia, sektor swasta harus merancang sistem di mana kinerja tinggi dan kesejahteraan berdampingan satu sama lain.”

Charlie Hartono, Country Director AVPN Indonesia, menyimpulkan diskusi ini dalam pidato penutupannya. “Respons terhadap tantangan fertilitas memerlukan kolaborasi strategis lintas sektor. Sebagai jaringan investasi sosial, AVPN berperan sebagai penghubung dan katalisator, mendorong pertukaran pengetahuan, mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, serta memperkuat sinergi antara filantropi dan sektor swasta untuk menghadirkan solusi yang inklusif dan berkelanjutan,” katanya. “Akses terhadap pilihan dan informasi yang memadai merupakan bagian penting dalam memperkuat partisipasi ekonomi, ketahanan keluarga, serta mendukung pembangunan Indonesia dalam jangka panjang.”

Cari tahu lebih lanjut tentang krisis fertilitas sesungguhnya di https://www.unfpa.org/swp2025. ***(rls/yan)

keterangan foto: Sekretaris Menteri Kemendukbangga Prof. Budi Setiyono menekankan keluarga berencana sebagai investasi strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Kemitraan publik-swasta menjadi instrumen utama dalam mengatasi disparitas angka kelahiran dan mempercepat pencapaian bonus demografi. (Foto: Itsnain G. Bagus/UNFPA Indonesia)