​Riauterkini-SIAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak, memberikan jaminan penuh bahwa akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat di RSUD Tengku Rafian tidak akan terganggu.

Jaminan ini muncul menyusul adanya ancaman mogok kerja sepihak oleh sejumlah Dokter Spesialis yang dipicu oleh penyesuaian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

​Wakil Bupati Siak, Syamsurizal, Selasa (17/3)26) mengatakan, prioritas tertinggi pemerintah daerah saat ini adalah memastikan hak rakyat atas layanan kesehatan dasar tetap terpenuhi di atas segala dinamika internal yang terjadi.

​Ketegangan ini bermula dari kondisi keuangan daerah yang tengah berada dalam tekanan berat.

Syamsurizal mengungkapkan, transfer dana pusat ke Kabupaten Siak pada tahun 2026 mengalami penurunan drastis mencapai setengah triliun rupiah (Rp 500 miliar).

​"Kami sudah membuka ruang dialog melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Seluruh data keuangan telah dibeberkan secara transparan oleh BKD hingga Bagian Hukum. Kondisi defisit ini memaksa kami menyesuaikan TPP seluruh ASN se-Kabupaten Siak, bukan hanya dokter spesialis," jelas Syamsurizal.

​Ia menyayangkan sikap ngotot para dokter spesialis yang tetap mengancam mogok kerja meski ruang dialog telah dibuka lebar. Menurutnya, di tengah keterbatasan ini, Pemkab Siak bahkan masih berkomitmen membayarkan kewajiban THR ASN 100 persen serta gaji dari DAU dan TPP Januari secara tepat waktu.

​Menilik ke belakang, Pemkab Siak sebenarnya telah memberikan perhatian khusus pada profesi dokter spesialis. Sejak tahun 2023, atas usulan Dinas Kesehatan, insentif dokter spesialis dinaikkan dari Rp20 juta menjadi Rp 30 juta per bulan berdasarkan kehadiran—di luar gaji pokok dan jasa pelayanan.

​"Namun, saat ini kondisi keuangan daerah sedang tertekan utang dan defisit. Kami mengikuti UU ASN dan PP yang mengatur bahwa insentif kinerja harus menyesuaikan kemampuan daerah, bukan kewajiban yang dipaksakan saat anggaran tidak tersedia," tegas mantan anggota DPRD Siak tersebut.

​Menyikapi aksi mogok sepihak ini, Pemkab Siak tidak tinggal diam. Langkah administratif tegas tengah disiapkan, termasuk pelaporan tertulis kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Badan Kepegawaian Negara (BKN), hingga Kementerian Kesehatan.

​Secara regulasi, tindakan penghentian layanan secara sepihak dianggap mencederai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. UU tersebut menegaskan bahwa tenaga medis wajib menjalankan pelayanan berdasarkan kebutuhan pasien dan standar profesi.

​"Ibu Bupati telah meminta kami untuk terus mengawal layanan ini. Kami pastikan rakyat Siak tidak boleh menjadi korban dari penghentian layanan dasar kesehatan," tutup Syamsurizal.***(Adji)