Riauterkini - PEKANBARU - Keputusan penting diambil para pemegang saham PT Bank Riau Kepri (BRK) Syariah dengan membatalkan seluruh hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang sebelumnya digelar di Batam. Pembatalan ini dilakukan karena susunan direksi dan komisaris yang ditetapkan dinilai tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keputusan tersebut disepakati dalam RUPSLB terbaru yang berlangsung di Menara Dang Merdu BRK Syariah, Pekanbaru, Selasa (31/3/2026), yang berlangsung sekitar lima jam, mulai pukul 14.00 hingga 19.00 WIB. Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, selaku pemegang saham terbesar, menegaskan bahwa rapat ini merupakan tindak lanjut atas surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta arahan Kementerian Dalam Negeri. Kedua pihak sebelumnya mendesak agar kekosongan direksi di BRK Syariah segera diisi, mengingat posisi tersebut telah lama tidak definitif.

“Seluruh pemegang saham hadir dan sepakat membatalkan hasil RUPSLB di Batam,” ujar SF Hariyanto kepada wartawan usai rapat.

Pembatalan tersebut sekaligus menggugurkan seluruh susunan direksi dan komisaris yang sebelumnya telah ditetapkan, termasuk pencalonan Elwin Yunus sebagai Direktur Utama.

Pada kesempatan ini, SF Hariyanto menjelaskan, ketidaksesuaian utama terletak pada penetapan Komisaris Utama yang seharusnya berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah. Namun, dalam RUPSLB di Batam, posisi tersebut justru diisi oleh Irwan Nasir, sementara Tatang Yudiansah diusulkan sebagai komisaris independen. Formasi tersebut dinilai melanggar ketentuan, sehingga secara otomatis seluruh hasil RUPSLB di Batam dinyatakan tidak sah.

“Posisi Komisaris Utama wajib berasal dari pejabat Pemda. Ini yang tidak terpenuhi dalam hasil RUPSLB sebelumnya,” jelasnya.

Sebagai langkah menjaga stabilitas operasional bank, para pemegang saham sepakat menunjuk Elwin Yunus sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama. Sementara jajaran direksi lainnya diminta tetap menjalankan tugas seperti biasa guna memastikan pelayanan kepada nasabah tidak terganggu.

Di sisi lain, pemegang saham juga menyoroti pentingnya segera mengisi posisi komisaris yang tidak boleh kosong dalam struktur perbankan.

Sebagai solusi, Pemerintah Provinsi Riau akan segera membentuk Tim Panitia Seleksi (Pansel) baru guna menjaring kandidat yang memenuhi syarat.

“Kita usahakan secepatnya terisi. Pansel baru diharapkan mampu menghadirkan figur yang tidak hanya kompeten, tetapi juga sesuai dengan ketentuan administrasi dan regulasi OJK,” tutup SF Hariyanto.***(mok)