Riauterkini-PEKANBARU – Upaya memperkuat kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sorotan utama dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI di Provinsi Riau, Kamis (2/4/2026). Kegiatan yang berlangsung di Ballroom Menara Dang Merdu BRK Syariah ini menjadi ruang strategis mempertemukan pemerintah pusat, daerah, dan pelaku BUMD dalam satu forum pengawasan dan evaluasi.

Pelaksana Tugas Direktur Utama PT Bank Riau Kepri Syariah, Helwin Yunus, dalam sambutannya menegaskan komitmen BRK Syariah sebagai bank pembangunan daerah untuk terus menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus kontributor nyata bagi PAD.

“Sebagai bank daerah yang telah bertransformasi menjadi bank syariah, kami terus memperkuat peran dalam mendukung perekonomian daerah, baik melalui pembiayaan UMKM, penguatan likuiditas, maupun kontribusi dividen kepada pemerintah daerah,” ujarnya.

Ia memaparkan, kinerja BRK Syariah dalam dua tahun terakhir menunjukkan tren positif. Total aset meningkat dari Rp30,8 triliun pada 2024 menjadi Rp31,1 triliun pada 2025.

Menurut Helwin, capaian tersebut mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat sekaligus penguatan intermediasi perbankan di daerah. Ia juga mengapresiasi dukungan pemerintah daerah, khususnya kebijakan yang mendorong perusahaan di Riau membuka rekening di BRK Syariah sebagai langkah strategis memperkuat ekosistem keuangan daerah.

“Kunjungan ini menjadi momentum penting bagi kami untuk mendapatkan arahan serta penguatan kebijakan guna meningkatkan tata kelola dan daya saing BUMD, khususnya perbankan daerah,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, yang mewakili Plt Gubernur Riau, menekankan pentingnya peran BUMD dalam menghadapi tantangan fiskal daerah. Ia mengungkapkan bahwa seluruh kabupaten/kota di Riau telah memiliki BUMD, meskipun dengan kondisi yang beragam.

“Ada BUMD yang sudah memberikan kontribusi signifikan, namun masih ada pula yang menghadapi kendala. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk kita benahi bersama,” ujarnya.

Ia juga menyoroti potensi besar sektor perkebunan kelapa sawit di Riau yang dapat dioptimalkan melalui peran BUMD, termasuk skema kerja sama yang mampu memberikan nilai tambah bagi daerah.

Lebih lanjut, Syahrial menegaskan bahwa keberadaan BRK Syariah sebagai bank daerah berbasis syariah merupakan langkah strategis yang diharapkan mampu memperkuat ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Dari sisi legislatif, Ketua Komisi II DPR RI yang diwakilkan oleh Taufan Pawe, menegaskan komitmen pihaknya untuk memperkuat fungsi pengawasan terhadap BUMD di seluruh Indonesia. Ia menilai, optimalisasi peran BUMD sangat penting untuk mengurangi ketergantungan daerah terhadap transfer pusat.

“Ketergantungan terhadap APBN masih sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 80 persen. Namun, itu tidak boleh menjadi alasan untuk tidak menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia mengungkapkan bahwa saat ini baru sekitar 50 persen BUMD yang berada dalam kondisi sehat, sementara sisanya masih menghadapi persoalan tata kelola dan kontribusi terhadap PAD. Oleh karena itu, kunjungan kerja ini difokuskan untuk menggali langsung permasalahan serta mengevaluasi kinerja BUMD secara menyeluruh.

“Yang ingin kita pastikan adalah sejauh mana BUMD benar-benar memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Komisi II juga mendorong pemerintah daerah di Riau untuk mengoptimalkan potensi sumber daya alam melalui penguatan kapasitas SDM, transparansi, serta pengukuran kinerja yang jelas, termasuk dalam kontribusi dividen kepada daerah.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Riau, para kepala daerah se-Provinsi Riau, jajaran direksi dan komisaris BRK Syariah, serta pimpinan BUMD lainnya.

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, sekaligus mendorong BUMD, khususnya bank daerah, agar semakin berperan sebagai pilar utama pembangunan ekonomi yang tangguh dan berkelanjutanberkelanjutan***(rls)