Riauterkini-SIAK – Ratusan warga Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, meluapkan kemarahan mereka dengan memblokir total Jalan Lintas Minas–Perawang di Simpang Perawang–Minas, Kelurahan Minas Jaya, Senin (13/4/2026).

Aksi ini merupakan buntut dari kekecewaan mendalam masyarakat atas mangkraknya janji perbaikan jalan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

​Ketegangan bermula saat komitmen Pemprov Riau yang disampaikan sejak Desember 2025 tidak menunjukkan tanda-tanda realisasi. Padahal, pemerintah menjanjikan pengerjaan fisik akan dimulai pada bulan April 2026 ini.

​"Kami hanya ingin pemerintah menepati janji. Kondisi jalan sekarang sangat menyulitkan dan membahayakan," tegas Joi Vernando, koordinator lapangan aksi. Menurutnya, jalan tersebut adalah akses utama kehidupan warga yang kini kondisinya sudah tidak layak disebut jalan raya.

​Kondisi di lapangan menunjukkan kerusakan yang sangat parah. Warga mengeluhkan siklus penderitaan yang tak kunjung usai.

Saat ​musim Kemarau, jalanan berubah menjadi sumber polusi debu tebal yang mengganggu pernapasan.

​Dan saat musim hujan, lubang-lubang besar berubah menjadi kubangan lumpur yang sering menjebak kendaraan.

​Selain faktor cuaca, warga menuding keberadaan kendaraan Over Dimension dan Over Load (ODOL) sebagai penyebab utama hancurnya infrastruktur. Sekretaris Yayasan Masyarakat Peduli Hutan dan Jalan Raya, Darbi, menyayangkan lemahnya pengawasan dari Dinas Perhubungan.

​"Kalau tidak ada penertiban terhadap kendaraan bertonase berlebih, jalan yang diperbaiki pun akan kembali rusak dalam waktu singkat. Ini harus jadi perhatian serius," ujar Darbi, salah seorang warga.

​Akibat aksi pemblokiran ini, urat nadi logistik di wilayah tersebut lumpuh. Antrean kendaraan, terutama truk-truk industri besar, terpantau mengular hingga beberapa kilometer. Meski dikawal ketat oleh aparat keamanan, massa tetap bertahan dan menegaskan tidak akan mundur sebelum ada langkah konkret.

​Warga menegaskan bahwa mereka tidak anti terhadap aktivitas perusahaan atau industri di wilayah Siak. Namun, mereka menuntut kepatuhan terhadap aturan muatan dan perhatian terhadap dampak sosial.

​Jika dalam waktu dekat pemerintah tidak segera menurunkan alat berat dan memulai perbaikan, masyarakat mengancam akan, menggelar aksi dengan jumlah massa yang jauh lebih besar. ​Menempuh jalur hukum atas dugaan pembiaran oleh penyelenggara jalan yang menyebabkan kerugian bagi pengguna jalan.***(Adji)