Riauterkini-BENGKALIS – Kesulitan masyarakat memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di sejumlah wilayah Kabupaten Bengkalis mendapat perhatian serius.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis bersama DPRD menggelar pertemuan dengan BPH Migas di Jakarta guna mencari solusi atas terbatasnya akses masyarakat terhadap Pertalite, terutama di kecamatan yang belum memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis dr. Ersan Saputra TH, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagperin) Zulpan, Kepala DPMPTSP, Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, serta anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Tairan, Indra Wardana, dan Ahmad Husein.

Dalam pertemuan itu, BPH Migas menawarkan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan akses BBM bersubsidi bagi masyarakat. Di antaranya melalui penerapan program BBM Satu Harga, pemanfaatan aplikasi XStar bagi kelompok penerima yang berhak seperti nelayan dan pelaku UMKM, serta pembentukan sub penyalur BBM di kecamatan yang belum memiliki SPBU.

Kepala Disdagperin Kabupaten Bengkalis, Zulpan, mengatakan seluruh persoalan yang selama ini dihadapi masyarakat telah disampaikan secara langsung kepada BPH Migas dan Pertamina.

"Yang kami sampaikan adalah kondisi ril di lapangan. Masih banyak masyarakat yang harus menempuh jarak puluhan kilometer hanya untuk mendapatkan Pertalite karena di daerahnya belum tersedia SPBU, sementara penjualan di tingkat pengecer sudah tidak ada lagi," ujarnya, Kamis (9/7/26) kemarin.

Menurut Zulpan, kondisi tersebut terjadi di Pulau Bengkalis maupun sejumlah kecamatan lain seperti Siak Kecil dan Bandar Laksamana. Bahkan, warga di beberapa wilayah harus menempuh perjalanan sekitar 30 hingga 70 kilometer untuk memperoleh BBM bersubsidi.

Ia mencontohkan masyarakat di wilayah Bukit Kerikil yang harus menempuh perjalanan hingga sekitar 70 kilometer menuju SPBU terdekat untuk membeli Pertalite.

Sebagai solusi jangka pendek, Pertamina menawarkan penggunaan aplikasi XStar bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai pengguna BBM bersubsidi. Selain itu, pembentukan sub penyalur BBM di wilayah yang belum memiliki SPBU dinilai menjadi langkah efektif untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

"BPH Migas juga menyampaikan keberhasilan program BBM Satu Harga di Papua yang mampu menghadirkan harga BBM bersubsidi sama dengan daerah lain. Di sisi lain, secara nasional Pertalite memang tidak diperbolehkan dijual melalui pengecer karena bertentangan dengan prinsip BBM Satu Harga," jelas Zulpan.

Sementara itu, Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Ahmad Husein mengatakan pihaknya turut menyampaikan kondisi masyarakat yang selama ini kesulitan memperoleh BBM akibat terbatasnya jumlah SPBU di Pulau Bengkalis dan beberapa kecamatan lainnya.

"Memang kami menyampaikan bagaimana masyarakat harus menempuh jarak yang cukup jauh hanya untuk mendapatkan Pertalite. Akibatnya, seluruh pembelian terpusat di SPBU yang ada sehingga sering terjadi antrean," katanya.

Selain membangun akses distribusi, Ahmad Husein menyebut BPH Migas juga meminta Pemerintah Kabupaten Bengkalis melakukan penataan kembali kebutuhan kuota BBM agar distribusinya lebih tepat sasaran.

"Ada daerah yang mengaku kekurangan kuota, tetapi setelah dievaluasi ternyata stoknya masih mencukupi. Karena itu data kebutuhan BBM harus ditata kembali agar distribusi lebih efektif," ujarnya.

Ia berharap seluruh hasil pertemuan tersebut segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah bersama Pertamina dan BPH Migas sehingga masyarakat di wilayah yang belum memiliki SPBU dapat memperoleh BBM bersubsidi dengan lebih mudah.

"Harapan kita sederhana, masyarakat tidak lagi harus menempuh perjalanan puluhan kilometer hanya untuk mendapatkan BBM bersubsidi. Pelayanan harus semakin dekat, mudah, dan merata," tutup Ahmad Husein.***(dk/rls)