Riauterkini-PEKANBARU- Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru yang diketuai Delta Tamtama didamping hakim anggota, Abdul Aziz dan Edi Darma Putra, menyatakan terdakwa Abdul Wahid selalu Gubernur Riau nonaktif terbukti melakukan tindak korupsi bermodus pemerasan terhadap sejumlah pejabat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau. Atas tindakan tersebut Abdul Wahid divonis hukuman 2 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 80 hari dan membayar uang pengganti Rp1. 45 miliar.

Vonis hakim ini Juah lebih rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta Wahid dihukum 8,5 tahun penjara, denda Rp500 juta dan membayar uang pengganti Rp1. 45 miliar. Dalam sidang tersebut JPU yang hadir adalah Dian Budiman Abdul Karib , Irwan Ashadi, Tonny Frengky Pangaribuan, Diky Wahyu Ariyanto, Meyer Volmar Simanjuntak, Erlangga Jayanegara dan Muhammad Hadi S.

Dalam pertimbangannya, hakim menilai terdakwa telah menyalah-gunakan kewenangan sebagai pejabat negara dengan memerintahkan orang kepercayaannya, yakni Dani M Nursalam (mantan tenaga ahli Gubernur Riau) untuk mengumpulkan uang dari sejumlah pejabat Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (PUPR-PKPP) Riau. Uang yng terkumpul sebesar Rp2, 4 miliar lalu diserahkan Dani M Nursalam kepada ajudan terdakwa Marjani. ***(mad/Har/dan)