Riauterkini - JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), sekaligus Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Hj. Nurhidayah Muniroh, S.Pd.I, mengikuti Rapat Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Dekranas, Tim Penggerak PKK, dan Tim Pembina Posyandu se-Indonesia bagian barat.

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (21/9/2026), sebagai forum koordinasi dan sinkronisasi kebijakan sekaligus penguatan kelembagaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Rapat membahas sejumlah aspek strategis terkait tata kelola kelembagaan, meliputi kedudukan, fungsi, hubungan kerja, akuntabilitas, serta penguatan sinergi antara Dekranas, Tim Penggerak PKK, dan Tim Pembina Posyandu dalam mendukung pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ketua Umum Tim Penggerak PKK Pusat, Ny. Tri Suswati Tito Karnavian, dalam sambutannya menekankan pentingnya tata kelola kelembagaan yang jelas, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, penguatan kelembagaan mencakup struktur organisasi, pembagian tugas dan kewenangan, mekanisme koordinasi, perencanaan program, pelaksanaan kegiatan, hingga monitoring dan evaluasi.

"Kelembagaan yang kuat tentunya membutuhkan tata kelola yang jelas. Seluruh aspek tersebut perlu dibangun secara sistematis agar setiap unsur dapat menjalankan perannya secara optimal," ujar Ny. Tri Suswati Tito Karnavian.

Ia menjelaskan, meskipun Dekranas, Tim Penggerak PKK, dan Tim Pembina Posyandu memiliki tugas serta karakteristik yang berbeda, ketiganya memiliki titik temu dalam upaya pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, sinergi dengan pemerintah melalui perangkat daerah perlu terus diperkuat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

"Dengan berpedoman pada regulasi, kita dapat memperkuat sinergi antara Dekranas, Dekranasda, Tim Penggerak PKK, dan Tim Pembina Posyandu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing," katanya.

Sementara itu, Hj. Nurhidayah Muniroh, S.Pd.I, menyampaikan bahwa forum tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terkait arah penguatan tata kelola kelembagaan di tingkat nasional.

Menurutnya, hasil rapat tersebut akan menjadi bahan dalam menyelaraskan pelaksanaan program di Kabupaten Kuansing agar tetap sejalan dengan kebijakan dan ketentuan yang telah ditetapkan secara nasional.

"Forum ini menjadi kesempatan penting bagi kami di daerah untuk menyelaraskan program dan penguatan kelembagaan dengan arah kebijakan nasional. Sinergi lintas kelembagaan perlu terus diperkuat agar berbagai program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara terarah dan memberikan manfaat nyata," ujarnya.

Ia menambahkan, keberadaan Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu memiliki peran strategis dalam mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat di daerah. Karena itu, koordinasi dan kolaborasi antarlembaga bersama pemerintah daerah perlu terus dibangun secara berkelanjutan.

Melalui penguatan tata kelola kelembagaan tersebut, diharapkan pelaksanaan program Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu di daerah semakin efektif, terkoordinasi, dan mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan serta kesejahteraan masyarakat.

Turut hadir mendampingi Plt Ketua TP PKK Kuansing, Asnita, SE Kabid di Bappedalitbang, Elfitri Yusmi, S.STP, M.Si Sekretaris TP. PKK Kabupaten, Zulkandra, S.S - Sekretaris TP. Posyandu, Dedi Mulyana - Dinsos PMD, dan Ranti, Eni dan Desri dari Bappedalitbang.***(Jok)