Riauterkini-BENGKALIS- Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis menyoroti pemerataan jaringan listrik serta perkembangan dan kinerja Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Kecamatan Bathin Solapan. Hal tersebut dibahas dalam rapat kerja bersama Pemerintah Kecamatan Bathin Solapan dan sejumlah pihak terkait di Kantor Camat Bathin Solapan, Kamis (10/9/26) pekan kemarin.

Rapat kerja yang berlangsung di lantai II Ruang Rapat Kantor Camat Bathin Solapan tersebut turut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bengkalis Muhammad Arsya Fadillah, Ketua Komisi I Tantowi Saputra Pangaribuan, serta sejumlah anggota Komisi I. Hadir pula Camat Bathin Solapan Muhammad Rusydy, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Bengkalis Ade Suwirman, Korcam PDE Aditya Kurniawan, serta perwakilan BUMDes di Kecamatan Bathin Solapan.

Camat Bathin Solapan Muhammad Rusydy menyambut baik rapat kerja tersebut. Ia menyampaikan bahwa persoalan kelistrikan di sejumlah desa masih memerlukan perhatian, terutama terkait jaringan listrik dan ketersediaan trafo.

“Untuk kelistrikan masih ada beberapa desa yang jaringan listrik dan trafonya belum maksimal, salah satunya Desa Buluh Manis. Ini menjadi perhatian kita bersama agar persoalan tersebut dapat segera dicarikan solusinya,” ujarnya.

Selain kelistrikan, Rusydy juga menyoroti peran BUMDes dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Menurutnya, diperlukan sinergi antara pemerintah desa dan kecamatan agar pengelolaan BUMDes dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Bengkalis Tantowi Saputra Pangaribuan mengatakan, rapat kerja tersebut bertujuan memperoleh informasi dan gambaran yang lebih luas mengenai pemerataan jaringan listrik serta perkembangan BUMDes di Kecamatan Bathin Solapan.

Ia menyebutkan, keberadaan BUMDes di setiap desa memiliki potensi dalam mendukung perekonomian dan peningkatan pendapatan desa. Namun, data terkait perkembangan usaha maupun pendapatan BUMDes perlu diketahui secara jelas dan terukur.

“Saya berharap dengan adanya pertemuan ini ada kejelasan yang pasti, sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui kinerja BUMDes yang sebenarnya. Dengan demikian, tidak muncul sudut pandang negatif terhadap pengurus BUMDes. Tentunya hal ini tidak terlepas dari pengawasan, pendataan dan penilaian,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPRD Bengkalis Surya Riski menambahkan, diperlukan sinergi antara pemerintah desa dan kecamatan untuk membentuk wadah komunikasi lintas sektor yang dapat menampung berbagai keluhan masyarakat, termasuk terkait pemerataan kelistrikan.

“Kita harus saling bersinergi antara desa dan kecamatan. Dengan adanya wadah komunikasi lintas sektor, berbagai keluhan masyarakat terkait pemerataan listrik dapat ditampung dan dicarikan solusinya. Jangan sampai kondisi keuangan saat ini menjadi kendala dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan,” katanya.

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, legislatif dan pemerintah desa dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di tingkat desa, termasuk mengetahui perkembangan BUMDes di Kecamatan Bathin Solapan.

“Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah, legislatif dan desa, kita dapat mempercepat mencari titik temu dari berbagai permasalahan yang ada di desa. Kami juga ingin mengetahui lebih jauh perkembangan BUMDes di Kecamatan Bathin Solapan,” tegasnya.

Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bengkalis Muhammad Arsya Fadillah turut menekankan pentingnya pemerataan jaringan listrik.

Menurutnya, ketersediaan listrik menjadi salah satu kebutuhan dasar yang mendukung pembangunan infrastruktur dan aktivitas masyarakat.

“Pemerataan listrik sangat penting. Apabila listrik tidak tersedia, pembangunan infrastruktur juga akan terkendala. Mari bersama-sama melakukan pengawasan dan meninjau desa-desa yang belum memiliki jaringan listrik secara maksimal. Kita perlu kembali menyurati pihak PLN bersama-sama untuk menyelesaikan persoalan kelistrikan ini,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Dinas PMD Kabupaten Bengkalis Ade Suwirman menjelaskan bahwa terdapat tiga tugas utama Dinas PMD dalam pembinaan BUMDes, yakni fasilitasi, pembinaan dan evaluasi.

Ia menyampaikan bahwa saat ini dilakukan penilaian dan perangkingan terhadap BUMDes sebagai bagian dari evaluasi kinerja. Khusus di Kecamatan Bathin Solapan, berdasarkan data yang disampaikan, baru terdapat dua desa yang BUMDes-nya telah menghasilkan pendapatan yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).

“Untuk BUMDes, tugas PMD ada tiga, yaitu fasilitasi, pembinaan dan evaluasi. Saat ini juga ada perangkingan dalam penilaian BUMDes. Berdasarkan data yang kami miliki, di Kecamatan Bathin Solapan baru dua desa yang BUMDes-nya telah menghasilkan pendapatan bagi desa,” jelasnya.

Ade mengakui masih terdapat sejumlah kendala dalam pengelolaan BUMDes. Karena itu, berbagai saran dan masukan yang disampaikan dalam rapat akan menjadi bahan bagi Dinas PMD untuk melakukan pembinaan dan evaluasi lebih lanjut.

Korcam PDE Aditya Kurniawan menjelaskan bahwa setiap kegiatan yang akan dilaksanakan BUMDes perlu terlebih dahulu melalui musyawarah. Selain itu, perkembangan kegiatan dan pendapatan BUMDes juga harus dilaporkan secara berkala melalui mekanisme pendampingan desa.

Menanggapi hal tersebut, Muhammad Arsya Fadillah menegaskan bahwa mekanisme pengelolaan dan pelaporan BUMDes harus dapat diterapkan secara konsisten. Ia mendorong agar monitoring dilakukan secara langsung sehingga kondisi BUMDes dapat diketahui secara objektif, tidak hanya berdasarkan laporan.

“BUMDes harus bisa direalisasikan dan dikelola dengan baik. Monitoring juga perlu dilakukan di setiap BUMDes yang ada, jangan hanya menerima laporan. Dengan turun langsung, kita bisa mengetahui apa yang sebenarnya dihasilkan BUMDes. Data manual dan data pada aplikasi juga harus sejalan dan tidak boleh berbeda,” tegasnya.

Ia menambahkan, DPRD melalui fungsi pengawasan siap berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah desa untuk mencari solusi dalam meningkatkan kinerja BUMDes.

“Kami sebagai fungsi pengawasan siap berkolaborasi mencari solusi untuk memajukan BUMDes yang ada di setiap desa. Kita sama-sama belajar dan jangan ada yang merasa paling benar. Semua ini sejalan dengan visi Kabupaten Bengkalis untuk mewujudkan daerah yang Bermarwah, Maju dan Sejahtera,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan BUMDes yang hadir juga menyampaikan berbagai saran, masukan serta perkembangan usaha yang telah dijalankan. Sejumlah pengelola BUMDes mengungkapkan masih terdapat berbagai kendala sehingga hasil yang dicapai belum sepenuhnya sesuai dengan target yang diharapkan.

Mengakhiri rapat, Camat Bathin Solapan Muhammad Rusydy mengatakan bahwa secara umum kegiatan BUMDes di wilayahnya telah berjalan, namun masih diperlukan upaya yang lebih optimal dalam menggali potensi desa serta meningkatkan pembinaan dan kinerja pengelola BUMDes.

“Dari apa yang telah disampaikan, kegiatan BUMDes sudah berjalan dengan baik. Namun, kita harus lebih giat lagi menggali potensi dan meningkatkan pembinaan terhadap kinerja BUMDes. Dengan kondisi saat ini, kita harus saling berkolaborasi agar pendapatan desa dapat berjalan dengan baik. BUMDes harus terus didorong dan didukung sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Begitu juga dengan pemerataan listrik yang masih perlu menjadi perhatian bersama,” pungkasnya.***(dik/rls)