Riauterkini - PEKANBARU - Ratusan massa yang tergabung dalam sejumlah organisasi menggelar aksi di kantor Pertamina Hulu Rokan (PHR), Selasa (10/11/26. Massa menuntut Dana Bagi Hasil (DBH) minyak dan gas di kembalikan ke daerah asal.

DBH tersebut diketahui mencapai 70 persen. Dimana massa menuntut dikembalikan ke daerah penghasil minyak dan gas.

Aksi tersebut disuarakan oleh Lembaga Laskar Melayu Bersatu (LLMB), Gerakan Masyarakat Adat Melayu Riau, Ikatan Keluarga Minang (IKM), SPSI, Ikatan Keluarga Aceh Riau, Ikatan Keluarga Batak Riau, Ikatan Keluarga Sumsel Riau, Ikatan Keluarga Jawa Riau, serta Pemuda Batak Bersatu.

Ketua Harian Lembaga Adat Melayu (LAM) Riau, Datuk Tarlaili mengungkapkan aksi ini merupakan bentuk perjuangan masyarakat untuk mendapatkan kembali hak Riau atas hasil kekayaan alamnya. Menurutnya, Riau pernah menjadi daerah penghasil minyak dengan produksi mencapai 1,2 juta barel per hari. Namun, besarnya produksi minyak tersebut tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan masyarakat setempat.

"Kita hanya minta DBH itu disalurkan kembali ke daerah penghasil. Dimana besarannya kini 70 persen," katanya.

Sebelumnya lanjut Datuk Tarlaili, mantan Gubernur Riau, Arifin Achmad juga pernah meminta agar Riau mendapatkan 1 persen dari hasil minyak tersebut. Namun saat itu justru dibungkam dengan senjata.

Dari pengamatan Tarlaili, masyarakat Riau selama ini belum mendapatkan manfaat yang sepadan dari eksploitasi sumber daya alam di daerah tersebut.

"Hasil bumi kita dikeruk, tapi masyarakat Riau tidak mendapatkan manfaatnya. Masyarakat Riau menderita sementara pemerintah pusat berpesta," tegasnya.

Ia juga menyoroti Participating Interest (PI) sebesar 10 persen yang diterima Riau. Bahkan, ia menyebut pembayaran PI tersebut dilakukan secara bertahap atau dicicil oleh pemerintah pusat.

Atas kondisi itu, massa mendesak agar tuntutan pengembalian 70 persen DBH migas dipenuhi. Mereka bahkan mengancam akan mengusir PHR dari Riau apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi.

Tanggapn PT PHR

Berikut pernyataan Manager Corporate Communication PHR Fikri Fardhian:

• Manajemen PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) menghargai kebebasan penyampaian aspirasi masyarakat yang dilakukan secara damai dan kondusif.

• Sebagai pengelola Objek Vital Nasional (Obvitnas) di bawah pengawasan ketat negara, fokus kami murni pada optimalisasi target operasi, kehandalan keteknikan, dan penciptaan ketahanan energi nasional.

• Mengenai poin-poin yang berkaitan dengan formulasi kebijakan fiskal daerah maupun tata kelola BUMD, hal tersebut di luar yurisdiksi dan kapasitas operasional kami.

• Kami terus berkomitmen untuk menghadirkan nilai tambah ekonomi bagi Riau melalui program pemberdayaan masyarakat dan penyerapan SDM lokal yang senantiasa berpedoman pada asas kompetensi, transparansi, serta prosedur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah ***(Arl)