Logo RTC
Logo AMSI
Logo HUT RTC Ke 23
 
 
LP-KPK Gugat Mantan Gubri Rusli Zainal Terkait Status Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji - Unilak

Riauterkini - PEKANBARU - Lembaga Pengawasan Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP-KPK) Komisi Daerah Provinsi Riau menggugat mantan Gubernur Riau (Gubri) HM Rusli Zainal. Gugatan terkait perubahan status kepengurusan Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji yang selama ini menaungi Universitas Lancang Kuning (Unilak).

Gugatan tersebut dilayangkan karena Rusli Zainal diduga mengubah kedudukan dewan pembina yayasan yang sebelumnya melekat pada jabatan Gubernur Riau menjadi atas nama pribadi. Padahal, menurut pihak penggugat, posisi tersebut sejak awal didasarkan pada jabatan Gubernur Riau atau bersifat ex-officio.

“Saat ini, gugatan yang kita pandang sebagai perbuatan melawan hukum tersebut telah memasuki tahapan mediasi pertama. Ini pertemuan perdana di Kantor Pengadilan Negeri Pekanbaru,” kata Tabrani Al-Indragiri, selaku Ketua LP-KPK, Rabu (18/11/26).

Proses mediasi dijadwalkan berlangsung selama empat kali pertemuan, setiap Rabu dalam kurun waktu satu bulan. Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, perkara tersebut akan dilanjutkan ke persidangan di pengadilan.

Dalam materi gugatannya, LP-KPK Komda Riau menguraikan sejumlah persoalan terkait sejarah pendirian, kepengurusan hingga pengelolaan aset Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji. Penggugat menyebutkan, Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts 135/VI/1982 tertanggal 8 Juni 1982, pada masa Gubernur H Imam Munandar.

Yayasan tersebut dibentuk untuk bergerak di bidang pendidikan dan pengajaran dalam arti luas, termasuk mendirikan sekolah, akademi, perguruan tinggi hingga universitas. Karena berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Riau, kepemimpinan yayasan disebut mengikuti jabatan Gubernur Riau yang sedang menjabat.

Pola tersebut, menurut penggugat, berlangsung dalam setiap pergantian kepala daerah. Bahkan, penyerahan jabatan Ketua Umum Yayasan dari Gubernur H Saleh Djasit kepada Rusli Zainal pada 21 November 2003 tercatat dalam Berita Acara Serah Terima Ketua Umum Yayasan Raja Ali Haji Pekanbaru Nomor 68/YASRAH/A1/XI/2003.

“Nah inikan siklus, artinya setiap jabatan berganti dalam hal ini Gubernur Riau,” ungkap Tabrani lagi.

Namun, pada 8 September 2005, ketika masih menjabat Gubernur Riau, Rusli Zainal menerbitkan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.430/IX/2005 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengurus Yayasan Raja Ali Haji Periode 2005-2010. Melalui keputusan tersebut, dilakukan perubahan kepengurusan, termasuk menempatkan Rusli Zainal sebagai pembina yayasan.

Perubahan itu kemudian ditindaklanjuti melalui Akta Nomor 85 tanggal 14 Juni 2006 tentang perubahan Anggaran Dasar Yayasan Raja Ali Haji. Dalam akta tersebut, masa jabatan pembina disebut tidak ditentukan lamanya.

Penggugat menilai perubahan tersebut menjadi persoalan karena kedudukan yang semula melekat pada jabatan Gubernur Riau berubah menjadi posisi pribadi. Sehingga tidak lagi otomatis beralih kepada gubernur berikutnya.

“Nah di sini persoalanya. Karena itu hari ini kita melakukan gugatan diawali dengan tahapan mediasi,” jelas Tabrani.

Tim kuasa Hukum LP-KPK, Abdur Rahman SH MH menyatakan selain persoalan kepengurusan, LP-KPK juga menyoroti asal-usul kekayaan yayasan. Dalam Pasal 5 ayat (1) Akta Nomor 85 Tahun 2006 disebutkan bahwa yayasan memiliki kekayaan awal berupa uang tunai sebesar Rp 13 miliar yang berasal dari kekayaan pendiri yang dipisahkan.

Yayasan Raja Ali Haji juga menjadi lembaga yang mendirikan Universitas Lancang Kuning pada 1982. Perguruan tinggi tersebut hingga kini terus berkembang dalam bidang akademik, penelitian, pengembangan sumber daya manusia dan pembangunan.

“Atas dasar itu, kami dari pihak penggugat mempertanyakan pengelolaan serta status aset yayasan. Seharusnya tetap berada dalam pengawasan Pemerintah Provinsi Riau, bukan pribadi,“ tegasnya.

LP-KPK menduga perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yayasan, termasuk perubahan melalui Akta Nomor 56 tanggal 30 September 2016, telah menghilangkan keterlibatan pemerintah daerah dalam pengelolaan yayasan.

Perubahan tersebut juga disebut telah ditindaklanjuti dengan perubahan susunan pembina, pengurus dan pengawas yayasan yang tercatat di Kementerian Hukum dan HAM pada 7 Oktober 2016. Dalam gugatannya, penggugat menilai perubahan kepengurusan dan Anggaran Dasar tersebut diduga tidak dilakukan melalui mekanisme rapat pembina yang sah serta tidak memiliki mandat sebagaimana mestinya.

Sementara Fajriah Nurul Mayang Sari, SH MH yang juga dari kuasa Hukum LP-KPK meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah hukum untuk menguji keabsahan perubahan akta yayasan tersebut.

Penggugat berpendapat perubahan yang diduga cacat prosedur dan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dapat dimintakan pembatalannya melalui mekanisme hukum. Selain itu, penggugat menilai Pemerintah Provinsi Riau dan pihak terkait seharusnya mengambil langkah untuk menjaga serta mengamankan aset yang dianggap berkaitan dengan kepentingan daerah dan masyarakat.

Kami berharap berharap persoalan status kepengurusan dan pengelolaan Yayasan Pendidikan Raja Ali Haji dapat memperoleh kepastian hukum,” ujarnya. ***(mok)

 
BERITA SEBELUMNYA :
Advertorial
Rabu, 18 Nopember 2026

Bupati Herman Lantik Dewan dan Majelis Hakim MTQ ke-56 Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir

Bupati Herman Lantik Dewan dan Majelis Hakim MTQ ke-56 Tingkat Kabupaten Indragiri Hilir

Galeri
Sabtu, 31 Oktober 2026

Hari Santri Nasional, Bupati Inhu Tegaskan Beranilah Mengatakan Tidak Pada Narkoba

Hari Santri Nasional, Bupati Inhu Tegaskan Beranilah Mengatakan Tidak Pada Narkoba

Advertorial
Selasa, 17 Nopember 2026

Katerina Susanti Herman Kunjungi Almamater, Dorong Pembentukan PMR di SMPN 1 Tanah Merah

Katerina Susanti Herman Kunjungi Almamater, Dorong Pembentukan PMR di SMPN 1 Tanah Merah

Advertorial
Selasa, 17 Nopember 2026

Katerina Susanti Herman Tinjau Vaksinasi HPV dan Monitoring 10 Program Pokok PKK di Tanah Merah

Katerina Susanti Herman Tinjau Vaksinasi HPV dan Monitoring 10 Program Pokok PKK di Tanah Merah

Galeri
Minggu, 25 Oktober 2026

Raih Summa Cumlaude, Rika Gunawan Puncaki Wisuda XXXI Umri Sebagai Lulusan Terbaik

Raih Summa Cumlaude, Rika Gunawan Puncaki Wisuda ke XXXI Umri Sebagai Lulusan Terbaik

Advertorial
Selasa, 17 Nopember 2026

Ketua TP PKK Inhil Katerina Susanti Herman Ajak Masyarakat Biasakan Cuci Tangan Pakai Sabun

Ketua TP PKK Inhil Katerina Susanti Herman Ajak Masyarakat Biasakan Cuci Tangan Pakai Sabun

Berita Lainnya

Selasa, 17 Nopember 2026

Tabligh Akbar Polres Pelalawan Bersama UAS, Polisi dan Masyarakat Satukan Hati Menanam Kebaikan


Selasa, 17 Nopember 2026

Imustiar Terpilih Aklamasi Pimpin PBSI Pelalawan 2026–2030


Selasa, 17 Nopember 2026

Sulap Lahan Gambut Jadi Produktif, Masyarakat Pelalawan Panen Perdana 43 Ribu Nanas Ratu


Selasa, 17 Nopember 2026

Ketua TP PKK Inhil Katerina Susanti Herman Ajak Masyarakat Biasakan Cuci Tangan Pakai Sabun


Selasa, 17 Nopember 2026

HKN, Bupati Bengkalis Dialog dengan Ratusan Tenaga Kesehatan


Selasa, 17 Nopember 2026

Jalan Lintas Bono Jadi Urat Nadi Ekonomi Pesisir, Pemkab Pelalawan Minta Dukungan Provinsi


Selasa, 17 Nopember 2026

450 Prajurit Yonif 132 Bima Sakti Resmi Dilepas Amankan Puncak Jaya Papua


Selasa, 17 Nopember 2026

Dramatis, Truk Terjun ke Laut di Dermaga Sei. Selari Bengkalis Berhasil Dievakuasi


Selasa, 17 Nopember 2026

Ops Zebra Lancang Kuning 2026, Satlantas Polres Inhu Gelar Penertiban Internal


Selasa, 17 Nopember 2026

Sekda Siak Minta OPD Prioritaskan Tunda Bayar 2024-2025


Selasa, 17 Nopember 2026

Semarak Peringati HKN ke-62, Dinkes Inhil Gelar Lomba Yel-Yel CTPS dan Hygiene Dance


Selasa, 17 Nopember 2026

Lomba Cepat Tepat Perpajakan, Plt Gubri Dorong Pelajar Pahami Pajak Sejak Dini


Selasa, 17 Nopember 2026

Perduli Pendidikan Bhabinkamtibmas Jadi Pembina Upacara, Polisi Tanamkan Pesan Kamtibmas kepada Murid SDN 021


Selasa, 17 Nopember 2026

Diguyur Hujan, Peringatan HKN di Bengkalis Hikmat


Selasa, 17 Nopember 2026

Siak Perbarui Aturan Pembatasan Plastik, Wabup Syamsurizal Dorong Gerakan Dimulai dari Rumah


Selasa, 17 Nopember 2026

Dorong Ketahanan Pangan Keluarga, Legislator Ginda Burnama Siap Bantu Bibit Cabai untuk Dasawisma Tangkerang Tengah


Selasa, 17 Nopember 2026

​Resmi Terpilih sebagai Ketua PWI Pelalawan, Apon Hadiwijaya Komitmen Jaga Akuntabilitas


Selasa, 17 Nopember 2026

Reses Ginda Burnama di Tangkerang Tengah, Warga Sampaikan Aspirasi, Lurah dan Ketua LPM Berharap Ada Tindak Lanjut


Selasa, 17 Nopember 2026

Pasca Truk Terjun ke Laut, Pelayanan Jasa Penyeberangan Bengkalis-Pakning Dihentikan Sementara


Selasa, 17 Nopember 2026

Polres Rohul Akui Tangkap Pemerkosa dan Pembunuh Adik Kandung