Riauterkini-JAKARTA-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan hasil penggeledahan yang dilakukan penyidik di rumah dinas dan rumah pribadi Plt Gubernur Riau SF Hariyanto pada Senin (14/12/2025). Penggeledahan itu terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) Gubernur Riau nonaktif Abdul Wahid dalam kasus permintaan fee terhadap bawahannya di UPT Dinas PUPR Riau.

"Penyidik mengamankan sejumlah uang di rumah pribadi milik Wakil Gubernur atau yang saat ini menjabat sebagai Plt (Pelaksana Tugas. Red) Gubernur Riau, diamankan sejumlah uang tunai dalam bentuk rupiah dan mata uang asing," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo kepada wartawan di Gedung Merah Putih, Jakarta Selatan, Senin (15/12/2025) malam.

Sementara penggeledahan di rumah dinas, penyidik KPK melakukan penyitaan terhadap sejumlah dokumen. Penyitaan uang dan dokumen tersebut untuk mendukung pembuktian kasus yang menjerak Gubri nonaktif dan dua tersangka lainnya.

"Dalam penggeledahan hari ini penyidik mengamankan beberapa dokumen yang berkaitan dengan perkara, yaitu dugaan tindak pemerasan terkait dengan penambahan anggaran di dinas PUPR," kata Budi.

Budi menjelaskan dalam kasus ini setiap UPT mendapatkan tambahan anggaran. Kemudian Gubernur Riau Abdul Wahid meminta jatah dari proyek dinas PUPR sebesar 15%-20%. "Gubernur selalu Kepala Daerah meminta jatah sejumlah anggaran sekitar 15-20% dari anggaran-anggaran yang akan digunakan untuk proyek di dinas PUPR sehingga dokumen-dokumen yang diamankan diantaranya terkait dengan pokok perkara tersebut," jelasnya.

Selain melakukan penggeledahan terhadap dua rumah SF, Budi mengatakan penyidik akan melakukan pemeriksaan terkait temuan ini kepada SF Hariyanto maupun Abdul Wahid. Penyidik akan mengkonfirmasi temuan-temuan tersebut.

"Dari penggeledahan hari ini tentu nanti penyidik akan mengkonfirmasi temuan-temuannya kepada para pihak terkait baik nanti kepada para tersangka ataupun kepada pemilik yang diamankan dari Wakil Gubernur artinya nanti penyidik membutuhkan keterangan juga nanti akan melakukan penjatuhan pemeriksaan kepada yang bersangkutan," demikian penjelasan Budi Prasetyo. ***(dok)