​Riauterkini-SIAK – Infrastruktur jalan di Kabupaten Siak kini berada di titik kritis. Beban berat dari kendaraan Over Dimension Overloading (ODOL) dituding menjadi biang kerok utama hancurnya akses transportasi publik.

Kini, publik menanti sejauh mana "nyali" Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Siak, dalam mengeksekusi langkah tegas yang telah direncanakan.

​Bupati Siak, Afni Zulkifli, menegaskan Pemkab tidak bisa lagi sekadar mengimbau. Dengan anggaran perbaikan jalan yang kian menipis akibat pemangkasan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit, pilihan yang tersisa hanyalah tindakan preventif yang keras.

​"Jalan kabupaten kita hanya dirancang untuk beban 8 ton, tapi yang lewat tronton bermuatan jauh di atas itu. Kalau rusak, kita tidak punya cukup uang untuk memperbaikinya terus-menerus," ujar Afni di Zamrud Room, Senin (9/2/2026) kemarin.

​Keresahan bupati bukan tanpa alasan. Secara teknis, kerusakan jalan akibat beban berlebih tidak meningkat secara bertahap, melainkan melonjak tajam sesuai prinsip daya rusak jalan.

"Kami peduli dengan sopir, tapi kami juga harus menjaga nasib ratusan ribu masyarakat Siak yang terganggu akibat jalan rusak," tegas Afni.

​Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak, Junaidi, memaparkan strategi yang akan menjadi pembuktian ketegasan pemerintah daerah.

“Yang pertama, melakukan razia rutin bersama BKO Lantas Polres Siak untuk menindak langsung kendaraan yang melanggar di pintu masuk kota,” kata Junaidi, yang akrab disapa Anong.

Anong mengatakan, pihaknya mempunyai beberapa langkah untuk mengatasi ODOL ini.

Langkah jangka menengah, untuk membatasi dimensi kendaraan secara fisik agar tidak bisa memasuki jalan kampung dan kabupaten yang rentan.

​Pengalihan arus via Feri, untuk jangka panjang, kendaraan di atas 8 ton akan dilarang melintasi Jembatan Siak dan dialihkan ke penyeberangan feri Belantik dan Teluk Masjid.

​Selama ini, surat edaran Pemkab sering kali dianggap "angin lalu" oleh perusahaan sawit dan pemilik armada. Dalih mata pencaharian sopir kerap dijadikan tameng untuk melanggar aturan tonase.

​Masyarakat kini menunggu, apakah pemasangan portal dan pengalihan rute ini benar-benar akan terealisasi, atau justru layu sebelum berkembang akibat tekanan dari pelaku usaha. Konsistensi di lapangan akan menjadi ujian sesungguhnya bagi nyali Pemkab Siak dalam menyelamatkan aset daerah.***(Adji)