Riauterkini-JAKARTA – Pemerintah Indonesia dan Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) secara resmi meluncurkan Kerangka Kerja Program Negara ( Country Programming Framework /CPF) periode 2026–2030 pada hari Kamis (21/8). CPF merupakan rencana kerja sama lima tahun untuk membangun sistem pangan dan pertanian yang lebih berkelanjutan, tangguh, dan inklusif di Indonesia.

CPF menjabarkan dukungan strategis FAO bagi Indonesia di berbagai bidang prioritas bersama untuk mewujudkan Empat yang Lebih Baik: produksi, gizi, lingkungan dan kehidupan yang lebih baik tanpa meninggalkan siapa pun, sejalan dengan target pembangunan nasional maupun global.

Selama lima tahun ke depan, kemitraan antara pemerintah Indonesia dan FAO akan berfokus pada tiga bidang utama, yakni transformasi sistem pangan dan pertanian yang berkelanjutan, inklusif, dan sensitif; konservasi keanekaragaman hayati serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan; dan sistem terintegrasi yang responsif terhadap risiko serta berbasis pendekatan One Health.

Meski Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam mengurangi kelaparan dan kerawanan pangan, negara ini masih menghadapi berbagai tantangan yang saling berkaitan. Tantangan ini meliputi perubahan iklim hingga ketimpangan akses terhadap pangan sehat dan kemiskinan di kalangan petani Indonesia, yang didominasi oleh petani skala kecil.

Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Leonardo A. A. Teguh Sambodo menyatakan bahwa CPF selaras dengan komitmen Indonesia untuk membangun sistem pangan berbasis ekoregion yang berkelanjutan, sehat, dan tangguh, serta mengentaskan kemiskinan melalui penguatan ketahanan pangan dan gizi, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Pemerintah Indonesia tahun 2025-2029.

"Secara umum, CPF 2026-2030 mencakup dukungan FAO dalam seluruh aspek kunci untuk mentransformasi sistem pertanian-pangan kita, memajukan ketahanan iklim, serta adaptasi risiko yang akan memperkuat fondasi kita dalam jangka panjang," ujar Teguh saat peluncuran CPF pada hari Kamis (20/8) di Jakarta.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi menyampaikan apresiasinya atas dukungan berkelanjutan FAO kepada Pemerintah Indonesia melalui bimbingan teknis, penguatan kapasitas, dukungan kebijakan, serta akses terhadap pengetahuan dan pengalaman internasional.

“Kami ingin hubungan Indonesia-FAO semakin berkembang menjadi kemitraan dua arah. Indonesia tidak hanya menerima pengetahuan dan dukungan teknis, tetapi juga dapat berbagi pengalaman, inovasi, dan pembelajaran melalui pertukaran pengetahuan serta Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular,” ujar Suwandi.

Selain selaras dengan RPJMN, rencana kerja sama ini juga sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan Kerangka Kerja Sama Pembangunan Berkelanjutan PBB (UNSDCF) periode 2026-2030. Dokumen CPF disusun melalui konsultasi mendalam dengan Kementerian Pertanian, Bappenas, serta kementerian, lembaga, dan pemangku kepentingan terkait lainnya, dengan memanfaatkan pembelajaran dari pelaksanaan CPF sebelumnya.

"Oleh karena itu, CPF dirancang berdasarkan pendekatan komprehensif yang mengakui bahwa berbagai sektor—seperti pertanian, ketahanan pangan dan gizi, pengelolaan sumber daya alam, aksi iklim, perlindungan sosial, kesehatan, dan pembangunan ekonomi—saling terkait erat dan bukan merupakan entitas yang terpisah. Pandangan holistik ini sangat penting dalam mengatasi tantangan yang kompleks dan saling berkaitan," ujar Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor-Leste, Rajendra Aryal.



Seruan untuk tingkatkan investasi dalam transformasi sistem pangan-pertanian

Peluncuran CPF ini juga menandai seruan untuk meningkatkan investasi dalam mengubah cara kerja sistem pangan-pertanian saat ini. Sistem pangan-pertanian saat ini menimbulkan biaya tersembunyi yang amat besar terhadap kesehatan, lingkungan, dan masyarakat, baik secara global maupun di Indonesia.

Laporan terbaru FAO memperkirakan bahwa biaya tersembunyi di Indonesia mencapai USD 319 miliar, yang dikaitkan dengan biaya akibat penyakit tidak menular, kerusakan lingkungan, dan kemiskinan. Sementara itu, sekitar 68% penduduk Indonesia masih belum mampu membeli pola makan sehat, menurut laporan FAO The State of Food and Agriculture 2026.

Sebagai bagian dari upaya transformasi sistem pangan-pertanian, pelaksanaan CPF 2026-2030 diperkirakan membutuhkan dana sebesar USD 95 juta selama lima tahun. Pemerintah Indonesia dan FAO mendorong penguatan penganggaran, mobilisasi pendanaan campuran ( blended finance ) dan co-investment , serta pelibatan sektor swasta untuk mempercepat transformasi ini, sehingga inisiatif yang berhasil dapat dilembagakan dan diperluas cakupannya secara nasional.

"FAO tetap teguh pada komitmennya untuk mendukung Indonesia dalam mempercepat perubahan transformatif pada sistem pangan-pertanian, dengan tujuan tidak hanya meningkatkan ketahanan pangan dan gizi, tetapi juga kesehatan lingkungan, pertumbuhan ekonomi yang tangguh dan inklusif, serta masa depan yang berkelanjutan bagi seluruh rakyat Indonesia," kata Rajendra.***(rls)

Dari kiri ke kanan: Perwakilan FAO di Indonesia dan Timor-Leste, Rajendra Aryal, Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Leonardo A. A. Teguh Sambodo, Kepala Biro Kerja Sama Pertanian Ade Candradijaya, dan perwakilan Kementerian Luar Negeri Umbara Setiawan dalam peluncuran Kerangka Kerja Program Negara (Country Programming Framework/CPF) antara FAO dan Pemerintah Indonesia periode 2026–2030 pada hari Kamis (21/8) di Jakarta. (Cr. FAO)