Riauterkini - PEKANBARU - JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto menyampaikan sejumlah aspirasi dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI, Selasa (15/9/2026).

Dalam forum tersebut, SF Hariyanto memaparkan progres dan kendala yang dihadapi Pemerintah Provinsi Riau bersama Forkopimda selaku Satgas Penertiban Kawasan dan Penguasaan Tanah Negara (TP2 TNTN).

"Kami dari Pemerintah Provinsi Riau bersama Forkopimda ditunjuk sebagai Satgas TP2 TNTN. Sudah kami reportasikan lebih kurang 2.500 hektare," kata SF Hariyanto.

Namun demikian, Plt Gubernur Riau menyebutkan masih ada permasalahan yang belum dapat diselesaikan. Salah satunya terkait 1.075 bidang tanah yang sudah memiliki sertifikat.

"Permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan sekarang, adalah adanya surat tanah sertifikat 1.075 sertifikat yang sudah ada. Untuk itu, kami meminta arahan terhadap persoalan ini," ujarnya.

SF Hariyanto juga menyoroti persoalan aset di sepanjang Jalan Tol Pekanbaru-Dumai sepanjang 180 KM. Menurutnya, lahan di sisi kiri dan kanan jalan selebar 100 meter merupakan aset BUMN atau aset negara.

"Kemudian, juga Jalan Pekanbaru-Dumai sepanjang 180 KM, ini jalannya kiri kanan selebar 100 meter merupakan aset BUMN, aset negara. Sementara masyarakat yang tinggal di sana sudah sejak lama dan sudah punya sertifikat," jelasnya.

Ia memaparkan, permasalahan muncul saat perpindahan pengelolaan dari Chevron ke Pertamina Hulu Rokan (PHR). Pada saat itu, kawasan tersebut dimasukkan ke dalam aset negara.

"Permasalahannya adalah pada saat perpindahan Chevron ke PHR, kawasan ini dimasukkan ke dalam aset negara, dan masyarakat tidak mendapatkan ganti rugi," kata SF Hariyanto.

Plt Gubernur mengaku telah mempelajari persoalan ini dan sempat menghadap Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut. ***(mok)