Riauterkini - JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengapresiasi capaian Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) yang dinilai berperan penting dalam memperluas akses keuangan masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Apresiasi tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) TPAKD 2026 di Jakarta, Kamis. Dalam kesempatan itu, Presiden menegaskan pentingnya memperkuat akses pembiayaan bagi masyarakat agar manfaat pembangunan ekonomi dapat dirasakan secara nyata oleh seluruh lapisan rakyat.

Prabowo menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi membangun dan mengembangkan TPAKD di berbagai daerah di Indonesia.

"Saya menyampaikan penghargaan kepada Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah daerah, Bank Indonesia, dan semua pihak yang telah bekerja membangun kelembagaan ini," tutur Prabowo.

Menurutnya, keberadaan TPAKD yang kini telah terbentuk di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota merupakan pencapaian penting dalam upaya memperluas akses masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan formal.

Presiden juga menyoroti besarnya penyaluran kredit kepada masyarakat yang telah mencapai puluhan triliun rupiah dengan jutaan penerima manfaat.

"Kita bangga dengan prestasi yang sudah kita capai bersama, antara lain penyaluran kredit-kredit untuk rakyat. Dan kita juga akan lebih masif lagi. Tadi saya lihat penyaluran kurang lebih Rp64 triliun yang penerima manfaatnya adalah sekitar 2 juta ya," kata Prabowo.

Hingga 2026, TPAKD telah terbentuk di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota, dengan total 552 TPAKD di seluruh Indonesia.

Keberadaan lembaga ini menjadi wadah koordinasi antara pemerintah daerah, regulator, dan industri jasa keuangan untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat serta menghadirkan program pembiayaan yang sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing wilayah.

Program Kredit/Pembiayaan Melawan Rentenir (K/PMR), misalnya, telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp64,85 triliun kepada 2,28 juta debitur. Program ini diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh akses pembiayaan yang lebih terjangkau sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap pinjaman berbunga tinggi.

Sementara itu, program Kredit/Pembiayaan Sektor Prioritas telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp5,41 triliun kepada lebih dari 103 ribu debitur.

Di sektor pendidikan, program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR) telah mencapai 59,36 juta rekening atau setara dengan 88,83 persen dari segmen pelajar Indonesia.

Adapun program Laku Pandai telah menjangkau 72.982 desa dan membawa sekitar 17 juta masyarakat masuk ke dalam sistem keuangan formal. Program ini juga mendukung penyaluran bantuan pemerintah kepada masyarakat.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa perluasan akses keuangan tidak hanya menyangkut penyaluran kredit, tetapi juga mencakup peningkatan inklusi keuangan, pembiasaan menabung sejak dini, serta kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan perbankan.

Selain memperluas layanan keuangan, OJK juga mendorong pengembangan Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) di tingkat desa.

Hingga 2026, sebanyak 135 program EKI telah dilaksanakan dengan mengintegrasikan literasi keuangan, digitalisasi transaksi, pencocokan usaha dengan sumber pembiayaan, pendampingan usaha, hingga pemasaran produk unggulan perdesaan.

Pelaksanaan program tersebut telah menghasilkan pembukaan lebih dari 174 ribu rekening tabungan, pembentukan 455 agen Laku Pandai, serta penyaluran kredit atau pembiayaan kepada lebih dari 18 ribu debitur.

Program EKI juga mendorong perluasan akses investasi, asuransi, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan digitalisasi transaksi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Ke depan, TPAKD diharapkan semakin bersinergi dengan program prioritas pemerintah, khususnya dalam memperluas akses pembiayaan bagi petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, dan pengusaha lokal.

Melalui kolaborasi tersebut, masyarakat diharapkan memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan produktivitas, mengembangkan usaha, masuk ke dalam rantai pasok, serta menciptakan lapangan kerja di daerah masing-masing.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi harus diukur dari peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat, bukan sekadar pencapaian angka atau slogan.

Menurutnya, kebijakan ekonomi pemerintah harus memberikan dampak langsung terhadap kehidupan keluarga Indonesia, terutama masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan.

"Saudara-saudara sekalian, garis ekonomi kita harus bisa meningkatkan kesejahteraan rakyat kita. Kesejahteraan tidak boleh hanya menjadi kata-kata slogan. Arti sesungguhnya dari kesejahteraan adalah bahwa penghasilan rakyat secara riil, secara nyata harus meningkat, harus meningkat, bahwa setiap keluarga harus memiliki daya beli yang nyata. Ini yang sedang kita perjuangkan, ini garis kita, ini strategi kita," tegas Prabowo.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, Presiden juga menyampaikan rencana penyaluran pembiayaan sebesar Rp400 triliun pada tahun mendatang.

Pembiayaan itu ditujukan bagi petani, nelayan, masyarakat perdesaan, penduduk di daerah terpencil dan tertinggal, serta masyarakat berpenghasilan rendah di perkotaan.

Rencana tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah untuk memperluas kesempatan ekonomi bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan modal untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan pendapatan.

Rakornas TPAKD 2026 mengusung semangat penguatan akses keuangan yang berkelanjutan demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Kegiatan ini juga menjadi momentum untuk memperkuat sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan industri jasa keuangan dalam menghadirkan layanan keuangan yang inklusif, berkualitas, dan memberikan manfaat nyata.

Kegiatan tersebut dihadiri sejumlah menteri dan pimpinan lembaga, kepala daerah, pimpinan industri jasa keuangan, serta perwakilan masyarakat penerima manfaat program TPAKD dari berbagai wilayah Indonesia.

Melalui penguatan TPAKD dan perluasan pembiayaan, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang memperoleh akses permodalan, mampu mengembangkan usaha produktif, serta merasakan peningkatan kesejahteraan secara berkelanjutan.***(Rls)