Riauterkini-PEKANBARU - Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Provinsi Riau mendorong penguatan langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) atas semakin meningkatnya indikasi fenomena El Nino di bulan Juli - September 2026.

Hal ini disampaikan Ketua APHI Riau, Muller Tampubolon, SE, MM pada saat Apel Siaga Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan yang langsung Dipimpin oleh Menteri Lingkungan, Hanif Faisol Nurofiq di lapangan Pertamina Hulu Rokan, Rumbai Pelanbaru, Provinsi Riau, Sabtu (25/4/2026).

Perubahan iklim saat ini diperkirakan akan berdampak pada penurunan curah hujan dan akan meningkatnya risiko kekeringan, khususnya di wilayah Provinsi Riau. Oleh karena dinamika pergeseran iklim tahun ini akibat El Nino sangat diperlukan pencegahan dini dan diantisipasi.

Maka dengan demikian di bulan Mei dan awal Juni merupakan fase yang sangat krusial untuk melakukan langkah pencegahan sebelum memasuki puncak musim kemarau.

Upaya-upaya yang harus dilakukan dalam mengantisipasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan adalah melakukan Patroli Rutin di tapak oleh semua pihak, penguatan sistem pemantauan serta pengelolaan sumber daya air berbasis prediksi iklim, pemanfaatan teknologi merupakan bagian penting dalam strategi mitigasi seperti penerapan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk menjaga kelembapan lingkungan yang akan dilakukan pada waktu yang tepat sasaran.

Ketua APHI Provinsi Riau, Muller Tampubolon, SE, MM mengungkapkan dan mengingatkan agar seluruh anggota APHI Riau untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperkuat langkah pencegahan di lapangan dengan patroli rutin.

“Para anggota APHI sebagai pemegang PBPH sudah mempunyai Sarana Prasrana (Sarpra) Damkarhutla sesuai dengan Peraturan yang dituangkan dalam P.32. Oleh karena itu semua anggota APHI kami himbau harus melakukan pencegahan dan antisipasi secara maksimal dengan berbagai upaya pencegahan,” tegasnya.

Muller menekankan pentingnya pendekatan menyeluruh, tidak hanya pada penanganan teknis, tetapi juga pada aspek sosial terutama upaya di tingkat tapak perlu diperkuat melalui patroli rutin, penyediaan sarana prasarana pengendalian kebakaran, serta melakukan edukasi kepada masyarakat.

Ketua APHI Riau ini juga menyerukan dan mendorong semua pihak untuk berkolaborasi baik antara pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat serta peran pemerintah pusat dan daerah sangat penting terutama dalam sosialisasi tingkat tapak seperti Masyarakat Peduli Api (MPA) agar upaya pencegahan dapat berjalan efektif serta berkelanjutan pungkasnya.

Perkuat Langkah Antisipasi
Seperti diketahui, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah mulai memperkuat langkah antisipasi menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diperkirakan meningkat sepanjang 2026. Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan pentingnya kesiapsiagaan sejak dini, seiring proyeksi musim kemarau panjang yang dipengaruhi dinamika iklim global.

Menurut Hanif, apel ini bukan sekadar seremoni, melainkan bagian awal dari strategi nasional dalam menghadapi ancaman karhutla di berbagai wilayah Indonesia.

“Kegiatan ini merupakan rangkaian persiapan awal penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di seluruh Indonesia,” ujarnya saat menggelar Apel Kesiapsiagaan Karhutla di Pekanbaru.

Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika, Indonesia diperkirakan mengalami musim kemarau lebih panjang dibanding tahun sebelumnya. Jika pada 2025 kemarau berlangsung sekitar 3–4 bulan, maka tahun ini durasinya berpotensi mencapai hingga tujuh bulan.

Riau Rawan Karhutla
Sejumlah wilayah bahkan mulai memasuki musim kemarau sejak April, dengan puncak diperkirakan terjadi pada Juli hingga Agustus dan berakhir sekitar Oktober.

“Kita akan menghadapi periode kemarau hingga tujuh bulan,” jelas Hanif.

Provinsi Riau menjadi salah satu wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi. Karakteristik lahan gambut yang luas, hampir setengah dari total daratan, serta keberadaan lebih dari 13 ribu kilometer kanal menjadi faktor yang mempercepat pengeringan gambut saat musim kemarau.

Akibatnya, risiko kebakaran meningkat, terlebih di sejumlah titik tinggi muka air gambut telah berada di bawah ambang aman, yakni kurang dari 80 sentimeter.

Hanif menekankan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah pusat, daerah, dunia usaha, hingga masyarakat diminta memperkuat sinergi dan tidak hanya berhenti pada kegiatan seremonial.

“Diperlukan langkah operasional yang konkret serta koordinasi intensif hingga ke tingkat daerah,” katanya.

Pemerintah daerah juga diminta segera memetakan wilayah rawan, termasuk area dengan penurunan tinggi muka air gambut dan lokasi yang belum terpantau.

Selain itu, perusahaan pemegang konsesi kehutanan dan perkebunan kelapa sawit didorong aktif dalam upaya pencegahan, termasuk menghidupkan kembali brigadir api dan kelompok masyarakat peduli api.

Peran TNI dan Polri juga dinilai krusial dalam memperkuat pembinaan serta koordinasi lapangan bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan organisasi perangkat daerah.

Di tengah ketidakpastian geopolitik global yang berdampak pada kenaikan biaya operasional, Hanif menilai pencegahan dini jauh lebih efisien dibandingkan penanganan saat kebakaran sudah terjadi.

“Jika tidak siap, biaya pemadaman akan jauh lebih besar, apalagi dengan kenaikan harga BBM,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa semangat gotong royong menjadi kunci utama dalam menekan potensi karhutla tahun ini.

“Kebakaran hutan dan lahan adalah tanggung jawab bersama. Dengan persiapan matang dan respons cepat, kita optimistis bisa menekan risiko,” pungkasnya.***(rls)