Riauterkini-RENGAT-Polemik ketidak hadiran Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dalam Paripurna pengantar nota keuangan dan Ranperda Kabupaten Indragiri Hulu tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang digelar DPRD Inhu, terus betgulir dan dinilai rugikan Partai Golkar.

“Jelas merugikan Partai Golkar, karena Fraksi Partai Golkar di DPRD Inhu tersebut perpanjangan tangan Partai Golkar dalam mengemban aspirasi dan amanah masyarakat. Bukan hanya masyarakat yang dirugikan, Partai Golkar juga dirugikan karena tidak bisa memperjuangkan amanah masyarakat yang dititipkan melalalui Partai Golkar,” tegas pengurus DPD I Partai Golkar Provinsi Riau, Sukirno, kepada riauterkinicom Sabtu (26/9/26) melalui selulernya.

Diungkapkanya, DPD I Partai Golkar Provinsi Riau akan segera memverivikasi dan melakukan rapat internal untuk kemudian menerapkan sanksi, sesuai aturan yang ada di Partai Golkar dan penerapan sanksi nanti nya akan diberlakukan sama sesuai pelanggaran yang dilakukan bagi setiap anggota Partai Golkar tanpa tebang pilih.

“DPD I Partai Golkar Riau akan memverivikasi Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Inhu terlebih dahulu, karena Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Inhu merupakan perpanjangan tangan langsung Partai Golkar, walaupun didalam Fraksi tersebut ada Ketua DPD II Partai Golkar Inhu yang status nya sebagai anggota Fraksi. Setelah verivikasi dan rapat internal dilakukan, sesuai arahan pimpinan nantinya baru diterapkan sanksi,” ungkapnya.

Ditambahkanya, selain merugikan partai, ketidak hadiran Fraksi Partai Golkar DPRD Inhu dalam rapat paripurna tersebut, juga jelas melanggar sumpah janji yang telah diucapkan anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Inhu saat dilantik menjadi wakil rakyat.

“Salah satu sumpah yang diucapkan saat dilantik itu adalah menyampaikan aspirasi masyarakat dan tugas utama anggota DPRD itu menyampaikan aspirasi masyarakat melalui forum forum pembahasan seperti paripurna. Kalau mereka tidak hadir, itu merupakan kelalaian. Tentunya kita akan mengambil langkah langkah yang diperlukan,” tandasnya.

DPD I Partai Golkar Provinsi Riau juga membantah adanya aksi boikot dengan adanya ketidak hadiran Fraksi Partai Golkar DPRD Inhu dalam rapat paripurna tersebut, sebab perbedaan apapun akan dikesampingkan setelah anggota partai dilantik menjadi anggota DPRD.

“Tidak ada yang namanya aksi boikot itu, kalau ada perbedaan pandangan justru forum forum rapat seperti paripurna itulah tempat nya untuk menyampaikan perbedaan tersebut, untuk kemudian dicari solusinya,” jelasnya. ***** (guh)